Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi 159 instansi yang sudah 100 persen menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun pelaporan 2023, meskipun batas waktu yang ditetapkan untuk penyampaian, yaitu hingga 31 Maret 2024.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan hingga 23 Februari 2024, 159 instansi yang sudah melapor terdiri atas dua kementerian/lembaga/instansi di pusat, dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dua pemerintah provinsi, 45 pemerintah kabupaten/kota, 28 dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten/kota, dan 80 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Dua kementerian/lembaga/instansi pusat yang telah 100 lapor, yaitu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam dengan total 288 wajib lapor dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan 78 wajib lapor," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Prabowo di PAKU KPK usul pejabat tak jujur laporkan LHKPN disanksi
Baca juga: OJK terus tegakkan integritas guna tingkatkan budaya antikorupsi
Pewarta: Donny Aditra
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024