"Itu belum dibicarakan ya. Itu belum dibicarakan," kata Budi saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Budi mengatakan bahwa program makan gratis memang dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang Rencana Kerja pemerintah (RKP) 2025 pada Senin (26/2) lalu.
Budi menjelaskan bahwa APBN 2025 disiapkan dengan memperhitungkan anggaran untuk transisi pemerintahan selanjutnya, di mana program utama dari Prabowo-Gibran, yakni makan siang gratis.
Menurut Budi, program pemenuhan gizi untuk bayi dan ibu hamil, terutama dalam pengentasan kasus stunting masih terus berjalan.
Pada pemerintahan selanjutnya, program pemenuhan gizi itu ditambah bukan hanya balita, tetapi juga anak-anak melalui program makan siang.
"Jadi ini udah ada sekarang ditambah bukan hanya balita, tapi di atas balita juga ingin kita tambah dengan program makan siang," kata Budi.
Ia menambahkan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya sudah terbiasa dengan budaya makan bersama, contohnya di sekolah atau pesantren.
"Perilaku atau budaya makan bersama atau makan gratis ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat Indonesia sudah terjadi, sehingga kita formalkan saja," katanya.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa anggaran untuk program makan siang gratis berkisar Rp15 ribu per anak.
Saat ditanya terkait pemenuhan gizi berdasarkan anggaran tersebut, Menkes Budi menilai perhitungan untuk masing-masing daerah bisa saja berbeda.
"Kalau di Jogja ya cukup," kata Budi.
Baca juga: Airlangga sebut anggaran makan siang gratis kisaran Rp15 ribu per anak
Baca juga: Program makan siang gratis masuk dalam pembahasan RKP 2025
Baca juga: Pemerintah diskusikan anggaran program makan siang gratis pekan depan
Baca juga: Pemprov NTT terapkan makan siang gratis bagi pelajar SMA
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024
