Pertemuan tersebut untuk membahas kebijakan dan best practices (pengalaman terbaik) yang telah dilakukan Kementerian PANRB mengenai sumber daya manusia (SDM) aparatur untuk selanjutnya diadaptasi di Timor Leste.
"Kami, Kementerian PANRB, mendapat kehormatan kedatangan saudara-saudara kita dari Timor Leste bersama Pak Agostinho, President of the Civil Service Commission dan jajaran berkunjung ke Kementerian PANRB untuk mendapatkan informasi mengenai transformasi birokrasi yang dilakukan di pemerintahan Indonesia, utamanya mengenai transformasi yang berkaitan dengan masalah sumber daya manusia yang menjadi bidang tugas komisi ini," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Menteri PANRB dan Pemerintah Australia bahas transformasi digital
Salah satu transformasi yang dilakukan dalam bidang SDM aparatur adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Rini menjelaskan ada tujuh transformasi yang dilakukan pada undang-undang tersebut. Pertama adalah melakukan transformasi untuk rekrutmen dan jabatan ASN.
"Jadi, kita lebih fleksibel untuk menentukan kebutuhan daripada ASN, jabatan disederhanakan, lebih terbuka, dan organisasi lebih agile (lincah)," jelasnya.
Kemudian yang kedua, kemudahan mobilitas talenta nasional. Mobilitas talenta akan semakin mudah dalam satu instansi, antarinstansi, atau ke luar instansi, dan mobilitas talenta itu untuk mengatasi kesenjangan talenta yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional.
Baca juga: Menteri PANRB: Digital ID kunci utama integrasi pelayanan publik
Ketiga, percepatan pengembangan kompetensi. "Jadi, ASN bukan hanya berhak mengembangkan kompetensi, tetapi wajib mengembangkan kompetensi," tambah Rini.
Selain itu, sambung Rini, penataan tenaga non-ASN, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, digitalisasi manajemen ASN, dan penguatan budaya kerja dan citra institusi.
Dia juga menyampaikan bahwa saat ini Kementerian PANRB sedang melakukan transformasi digital atau berfokus pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah juga sedang menyiapkan portal nasional untuk menginteroperabilitaskan berbagai layanan utama pemerintah kepada masyarakat.
Baca juga: Menteri PANRB: Presiden Jokowi setujui penyusunan RPP Manajemen ASN
Menurut Rini, adanya transformasi digital tersebut akan meningkatkan kemudahan berbisnis. Untuk itu, setiap instansi pemerintah harus menghindari membuat satu inovasi satu aplikasi.
Rini berharap pertemuan ini menjadi pertemuan awal bagi Indonesia dan Timor Leste untuk melakukan kerja sama mengenai transformasi birokrasi, baik di Indonesia maupun Timor Leste.
Sementara itu, President of the Civil Service Commision Timor Leste Agostinho Letencio de Deus menyampaikan kesuksesan Indonesia dalam reformasi birokrasi akan diadaptasi di Timor Leste.
"Timor Leste juga dalam proses reformasi birokrasi, kunjungan kita ke sini sekaligus untuk bisa belajar best practices yang sedang dilaksanakan di Indonesia," kata Agostinho.
Baca juga: Kemen-PANRB akselerasi 145 pemda tertinggal soal reformasi birokrasi
Baca juga: Pemerintah komitmen selesaikan penataan tenaga non-ASN
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
