Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Robert Simbolon mengatakan Kepulauan Riau atau Kepri memerlukan sistem pengamanan perbatasan negara berbasis konsepsi keamanan maritim.
"Untuk itu, perlu dikembangkan strategi kebijakan pertahanan keamanan wilayah perbatasan Kepri yang bersifat integratif dengan menggunakan konsepsi maritime security sebagai landasan pengembangan," kata Robert pada rapat koordinasi untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara di Tanjungpinang, Kamis.
Robert mengatakan Indonesia berbatasan langsung dengan sepuluh negara yang semuanya wilayah laut. Hanya tiga negara di antaranya yang juga berbatasan dengan wilayah darat.
Menurut ia, tantangan ke depan dalam pengelolaan perbatasan, di antaranya Indonesia yang sangat rentan dan rawan secara geografis, ditambah banyak jalur tidak resmi, baik titik masuk maupun keluar.
Baca juga: BNPP target bangun 8 pos lintas batas negara terpadu pada 2024
Untuk itu, kata Robert, harus ada peningkatan kapasitas kelembagaan yang bisa membangun kerja sama dan kolaborasi, pertukaran data dan informasi serta komunitas perbatasan, pemberdayaan, dan pelibatan masyarakat perbatasan.
Ke depan, tambah Robert, pemerintah sangat serius dalam memperhatikan geografis wilayah. Saat ini dalam pengelolaan perbatasan membutuhkan kerja keras untuk memastikan bahwa pulau-pulau perbatasan itu tetap terjaga lingkungan hidupnya, selain disebut sebagai konservasi dan juga rehabilitasi.
"Mungkin tahun depan Kepri akan menjadi salah satu lokasi pelaksanaan proyek nasional dalam rangka rehabilitasi mangrove. Pada saat yang sama, di Sumatera khususnya yang masuk segmen Selat Malaka, salah satu selat tersibuk di dunia, memicu semakin meningkatnya aktivitas air laut dalam bentuk gelombang," ucap Robert.
Pada kesempatan itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri Doli Boniara mengatakan salah satu tugas lembaganya di daerah adalah menjaga kedaulatan dengan menjaga pulau jangan sampai berubah bendera.
"Perlunya kami di daerah perbatasan diberi perhatian, arahan, dan bimbingan sehingga masyarakat perbatasan tidak menjadi masalah, tetapi menjadi solusinya," kata Doli.
Baca juga: Kepala BNPP Tito: TNI/Polri butuh masyarakat awasi jalur tikus
Doli juga menyampaikan kebijakan khusus berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 yang mendorong percepatan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dengan tujuan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan negara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan negara.
"Lalu penyerapan tenaga kerja di kawasan perbatasan negara, terutama masyarakat lokal dan masyarakat yang terdampak COVID-19, serta pemerataan pembangunan dan ekonomi di kawasan perbatasan negara," ujarnya.
Doli menambahkan rangkaian kegiatan rapat koordinasi bersama BNPP ini juga dijalankan dengan peninjauan pilar titik reverensi (PTR) di Tanjung Seding, Bintan, oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP Siti Metrianda Akuan, Selasa (27/2).
PTR ini menjadi koordinat titik dasar kawasan terluar bagi kedaulatan NKRI.
Kemudian, nelayan Suku Laut di Kampung Panglong, Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, juga menjadi objek kunjungan. Dalam kunjungan itu diperoleh informasi ada nelayan yang pernah tertangkap petugas maritim Malaysia karena kapal yang mereka ditumpangi mati mesin dan hanyut hingga masuk ke negara jiran tersebut.
"Inilah yang menjadi atensi bersama baik, pemerintah pusat maupun Pemprov Kepri, untuk terus melaksanakan sosialisasi mengenai batas wilayah negara," kata Doli.
Baca juga: Mendagri: Presiden sangat perhatian kepada masalah perbatasan
Baca juga: BNPP imbau masyarakat perbatasan gunakan hak pilih di Pemilu 2024
Baca juga: BNPP dan ANRI buat inovasi dengan bangun galeri arsip di PLBN Skouw
Pewarta: Ogen
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
