Kemarin, pelatihan etika AI hingga satgas cegah perundungan

Beberapa berita humaniora di Indonesia sepanjang Senin (4/3), di antaranya Bappenas selama tiga bulan telah memberikan pelatihan ke sejumlah kementerian/lembaga mengenai etika Artificial Intelligence (AI) hingga Komisi X meminta Kemendikbudristek membentuk satgas khusus mencegah perundungan.

 

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca.

Bappenas latih lembaga soal etika AI untuk masuk dalam kebijakan

 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) selama tiga bulan telah memberikan pelatihan ke sejumlah kementerian/lembaga mengenai etika Artificial Intelligence (AI) dengan tujuan agar selanjutnya memasukkan aturan soal teknologi kecerdasan buatan dalam regulasi.

 

Perencanaan Ahli Pertama Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika Kementerian PPN/Bappenas Andreas Bondan Satriadi mengatakan para peserta yang merupakan pemangku kebijakan diberikan arahan batasan penggunaan AI dalam digitalisasi, karena selama ini kerap ditemukan berita palsu yang dibuat memanfaatkan teknologi ini.

 

Selengkapnya baca di sini.

 

 

Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh menyatakan deforestasi menyebabkan satwa di dalam hutan menjadi terisolir, terutama satwa kunci di hutan Aceh.

 

"Deforestasi berdampak terhadap satwa kunci yaitu fragmentasi habitat hingga satwa menjadi terisolir," kata Koordinator Polisi Hutan (Polhut) BKSDA Aceh, Rahmat, di Banda Aceh, Senin (4/3).

 

Selengkapnya baca di sini.

 

 

 

Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah (Jateng) mengeluarkan tujuh kali awan panas guguran secara beruntun ke arah barat daya pada Senin (4/3) sore.

 

Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Agus Budi Santoso dalam keterangan resmi di Yogyakarta, Senin malam, menyebutkan rentetan awan panas guguran terjadi kurun waktu pukul 16.03 WIB hingga pukul 16.32 WIB.

 

Selengkapnya baca di sini.

 

 

 

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan akan terus mendorong pembebasan biaya pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) karena sesuai dengan amanat undang-undang.

 

Dalam keterangan di Jakarta, Senin (4/3), Kepala BP2MI Benny Rhamdani menegaskan pembebasan biaya penempatan PMI keluar negeri adalah amanat Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

 

Selengkapnya baca di sini.

 

 

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) turun tangan dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas mencegah terjadinya perundungan.

 

"Selama ini kan regulasi menyerahkan (pembentukan satgas mengatasi kekerasan di sekolah) kepada sekolah, sekolah harus ini, ini, ini. Ketika ada persoalan, langsung didorong menjadi bagian dari kewenangan aparat penegak hukum (APH)," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (4/3).

 

Selengkapnya baca di sini.