Mao menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi pertanyaan terkait dalam sebuah taklimat pers harian.
Mao mengatakan China memperhatikan perkembangan terkait. "Undang-undang Zona Maritim" yang disetujui oleh Senat Filipina berupaya untuk secara lebih lanjut menegakkan putusan arbitrase tidak sah tentang Laut China Selatan melalui legislasi domestik serta memasukkan Huangyan Dao China, sebagian besar pulau dan terumbu karang Nansha Qundao China, dan perairan sekitarnya ke dalam zona maritim Filipina, yang secara serius melanggar kedaulatan wilayah serta hak dan kepentingan maritim China di Laut China Selatan.
"China dengan tegas menentangnya dan telah melayangkan demarche resmi ke Filipina," tekan Mao. Dia menegaskan kembali posisi China sebagai berikut:
Pertama, China memiliki kedaulatan atas Nansha Qundao, Zhongsha Qundao, termasuk Huangyan Dao, dan perairan di sekitarnya, serta memiliki hak kedaulatan dan yurisdiksi atas perairan terkait.
Mao menambahkan bahwa kedaulatan serta hak dan kepentingan China di Laut China Selatan yang disebutkan di atas ditetapkan melalui perjalanan sejarah yang panjang, dan secara solid didasarkan pada sejarah serta hukum, yang sesuai dengan Piagam PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS).
Kedua, wilayah Filipina ditentukan oleh serangkaian perjanjian internasional. Huangyan Dao China dan pulau-pulau serta terumbu karang lainnya di Nansha Qundao China sepenuhnya berada di luar batas wilayah Filipina. Pendudukan ilegal Filipina atas Mahuan Dao, Feixin Dao, Zhongye Dao, Nanyao Dao, Beizi Dao, Xiyue Dao, Shuanghuang Shazhou dan Siling Jiao di Nansha Qundao China merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB.
Menurut Mao, Filipina secara sewenang-wenang melampaui batas wilayahnya dengan membentuk apa yang disebut sebagai "Kelompok Pulau Kalayaan" (Kalayaan Island Group), yang melanggar kedaulatan wilayah China. Ini ilegal dan tidak sah, katanya.
Ketiga, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah China, Filipina secara sepihak memulai arbitrase internasional, yang melanggar hukum internasional, termasuk UNCLOS. Pengadilan arbitrase dalam sengketa Laut China Selatan menangani kasus ini secara ultra vires dan membuahkan keputusan yang tidak sah, lanjutnya.
"Putusan yang diambil bersifat ilegal dan tidak sah. China tidak menerima atau pun berpartisipasi dalam arbitrase tersebut, tidak menerima atau pun mengakui putusan itu, dan tidak akan pernah menerima klaim atau tindakan apa pun yang timbul dari putusan tersebut," kata Mao, seraya menambahkan bahwa kedaulatan wilayah serta hak dan kepentingan maritim China di Laut China Selatan tidak akan terpengaruh oleh putusan tersebut dengan cara apa pun.
Keempat, kedaulatan wilayah merupakan prasyarat dan landasan bagi terciptanya hak dan kepentingan maritim. Dengan dalih menerapkan UNCLOS, Filipina telah memproses legislasi "Undang-Undang Zona Maritim" dalam upaya untuk memberikan lapisan hukum atas klaim dan tindakan ilegal mereka di Laut China Selatan.
"Undang-undang" semacam itu bertentangan dengan ketentuan hukum internasional, termasuk Piagam PBB dan UNCLOS, serta bertentangan dengan semangat Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan. Undang-undang yang sangat buruk tersebut akan membuat situasi di Laut China Selatan menjadi makin rumit, ujar Mao.
Kelima, China mendesak Filipina untuk menghormati kedaulatan wilayah serta hak dan kepentingan maritim China dengan iktikad baik, segera mengakhiri tindakan sepihak apa pun yang dapat meningkatkan perselisihan dan memperumit situasi, segera kembali ke jalur yang benar untuk menyelesaikan perbedaan dengan baik melalui negosiasi dan konsultasi, serta bekerja sama dengan China untuk menjunjung tinggi kepentingan hubungan bilateral yang lebih besar dan menjaga Laut China Selatan tetap damai dan stabil.
Pewarta: Xinhua
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
