Disebut "Dua Sesi" karena sidang parlemen tersebut menggabungkan pertemuan dua lembaga yaitu Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (Chinese People's Political Consultative Conference atau CPPCC) sebagai badan penasihat dan konsultasi tanpa otoritas membuat undang-undang dan Kongres Rakyat Nasional China (National People's Conggres atau NPC) sebagai badan legislatif tertinggi di China dan punya otoritas untuk membentuk undang-undang.
Dalam rangkaian sidang tersebut, Perdana Menteri Li Qiang menyampaikan laporan kerja pemerintah pada 2023 sekaligus rencana kerja untuk periode 2024, termasuk penyampaikan target indikator makroekonomi yang ditunggu-tunggu negara mitra maupun pesaing China.
Agenda lain adalah pertemuan para delegasi CPPCC dan NPC per provinsi, konferensi pers para menteri dan anggota parlemen yang disebut dengan "deputi", hingga kesempatan wawancara spontan (doorstop) para deputi oleh para jurnalis, hal yang jarang terjadi dalam kegiatan resmi di China.
ANTARA berkesempatan untuk ikut dalam acara tahunan tersebut. Berikut rangkumannya:
1. Perbedaan CPPCC dan NPC
China memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dengan Indonesia. Sebagai negara komunis maka partai tunggal di China adalah Partai Komunis China (PKC). PKC pada 1949 membentuk CPPCC sebagai gabungan teori Marxis-Lenin untuk menggabungkan berbagai kelompok di China.
Dalam kongres pertama CPPCC pada 1 September 1949 hadir wakil PKC, partai lain saat itu, tokoh tanpa afiliasi partai, organisasi masyarakat, perwakilan daerah, wakil Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA), kelompok etnis dan kelompok lain.
Di laman resminya disebutkan tugas CPPCC adalah membantu pemerintah dalam melaksanakan program sosial dan memperluas front persatuan demokrasi rakyat sehingga tidak punya kekuasaan untuk membuat undang-undang.
Saat ini anggota CPPCC ada 2.157 orang yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat seperti pengusaha, kelompok agama, etnis minoritas hingga selebritas seperti aktor Hong Kong Donny Yen. Dalam laporan media lokal menyebut ingin mendiskusikan bagaimana film beladiri China tidak lagi terlalu diminati, penonton saat ini butuh hal baru agar film China dapat diterima di pasar global.
Sedangkan NPC adalah organisasi yang lebih muda karena lahir pada September 1954 sebagai wujud konstitusi (undang-undang dasar China).
Konstitusi China menetapkan bahwa semua kekuasaan milik rakyat melalui lembaga tertinggi yaitu NPC di tingkat pusat dan NPC di level daerah. Anggota NPC disebut sebagai "deputi". Deputi di tingkat kabupaten dan kota dipilih langsung oleh konstituen berusia minimal 18 tahun, sementara deputi di tingkat pusat berasal dari perwakilan deputi di daerah.
Jumlah deputi NPC saat ini adalah 2.956 orang yang bekerja untuk menyerap aspirasi masyarakat dan berpartisipasi dalam inspeksi penegakan hukum dan meneliti isu-isu penting atau mendesak.
Namun sebagian besar dari deputi NPC bekerja paruh waktu dan hanya sejumlah anggota NPC yang duduk dalam "Komite Tetap" (Central Committe) saja yang bekerja penuh untuk membahas dan mengadopsi undang-undang. Anggota Komite tetap terdiri dari 200 anggota penuh dan 170 anggota pengganti yang berkedudukan di ibu kota Beijing.
Saat sidang "Dua Sesi" anggota Komite Tetap NPC dan CPPCC duduk di bagian depan panggung, berada di belakang Presiden Xi Jinping dan anggota politbiro lainnya sehingga mereka menghadap ribuan deputi NPC dan CPPCC lain.
Politbiro beranggotakan tujuh orang yang menjadi puncak politik dan tokoh pembuat keputusan tertinggi China. Komite elit ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PKC sekaligus Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, Ketua Komite Tetap NPC Zhao Leji, Ketua Komite Tetap CPPCC Wang Huning, Kepala Staf Cai Qi, Wakil Perdana Menteri Ding Xuexiang dan Ketua Komisi Pusat Disiplin Li Xi.
Jangan bayangkan saat datang dan meninggalkan podium Presiden Xi Jinping akan bersalaman atau berfoto dengan para deputi, karena Presiden Xi dan anggota politbiro di belakangnya akan langsung berjalan masuk ke tempat duduk saat musik pengiring "The Welcome March" yang dibawakan Kelompok musik militer pusat Tentara Pembebasan Rakyat China bergema.
2. Penyampaian indikator makroekonomi China
Jurnalis asing menyebut "D-day" atau waktu yang paling ditunggu dalam sidang "Dua Sesi" adalah saat pidato PM Li Qiang yang menyampaikan indikator makroekonomi China. Alasannya karena dari pernyataan tersebut negara-negara lain dapat memperkirakan arah kebijakan China dalam setahun ke depan.
Pidato itu disampaikan pada 5 Maret 2024 saat pembukaan sidang NPC. PM Li menyebut pemerintah China menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar sekitar 5 persen pada 2024. Untuk mendukung target "ambisius" tersebut, PM Li juga menyebut pemerintah akan menciptakan lebih dari 12 juta lapangan pekerjaan di perkotaan sehingga menekan angka pengangguran di perkotaan hingga level 5,5 persen.
PM Li mengakui bahwa tidak mudah untuk mencapai target pertumbuhan tersebut sehingga butuh keberlanjutan kebijakan dan memobilisasi seluruh sumber daya.
"Selama kita mengimplementasikan keputusan dan rencana Komite Pusat PKC, mengambil kesempatan yang baik dalam berbagai kondisi dan bersungguh-sungguh bekerja dengan dedikasi, tidak diragukan lagi kita dapat mengatasi kesulitan dan tangannya sehingga mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil," tambah PM Li.
Sedangkan Indeks Harga Konsumen (CPI) dipatok meningkat sebesar sekitar 3 persen, pertumbuhan hasil pertanian mencapai lebih dari 650 juta metrik ton hingga pengurangan konsumsi energi 2,5 persen per unit PDB.
Angka lain yang juga menjadi perhatian adalah nilai anggaran pertahanan China yang China meningkat sebesar 7,2 persen menjadi 1,67 triliun yuan atau sekitar Rp3,65 kuadriliun (2,31 miliar dolar AS) pada 2024.
Hal itu sesuai dengan rencana China untuk mempertahankan pertumbuhan satu digit anggaran pertahanan dalam delapan tahun berturut-turut sejak 2016. Pada 2020, laju pertumbuhan anggaran pertahanan nasional China sebesar 6,6 persen, kemudian 6,8 persen pada 2021 dan 7,2 persen pada 2023.
Sedangkan pendapatan nasional China pada 2024 diproyeksikan naik 3,3 persen dibanding 2023 yaitu senilai 24,489 triliun yuan (Rp53,66 kuadriliun atau Rp3,4 triliun dolar AS). Sementara belanja nasional China ditargetkan mencapai 28,549 triliun yuan (sekitar Rp62,54 kuadriliun atau 3,96 triliun dolar AS) atau meningkat 4 persen.
Artinya pemerintah China menargetkan anggarannya defisit 3 persen di angka 4,06 triliun yuan (sekitar Rp8,89 triliun atau 563,9 miliar dolar) atau meningkat 180 miliar yuan dibanding periode 2023 yang akan ditutup dengan penerbitan surat berharga pemerintah.
Pemerintah China juga akan mengembangkan penelitian dasar bidang sains dan teknologi, penelitian dasar terapan, hingga dukungan kredit berbiaya rendah kepada perusahaan yang mengembangkan teknologi tinggi dan farmasi. Belanja bidang sains dan teknologi sebesar 370,82 miliar yuan (sekitar Rp812,533 miliar) atau naik 10 persen.
Pemerintah akan menerapkan inisiatif "AI+" berbasis kecerdasan buatan di sektor industri dan memulai inisiatif "Data X" sehingga meningkatkan nilai tambah data.
Pada 2024, anggaran investasi dari pemerintah pusat dialokasikan mencapai 700 miliar yuan (sekitar Rp1,53 triliun) atau meningkat 20 miliar yuan dibandingkan 2023 yang berasal dari tambahan obligasi pemerintah.
3. Rapat konsultasi per provinsi dan kegiatan sampingan lain
Dalam sidang dua sesi, dilangsungkan juga pertemuan para delegasi NPC dan CPPCC dari tiap provinsi. Pertemuan itu bertujuan untuk membahas rencana kerja pemerintah dan bagaimana cara untuk mencapai target yang sudah ditetapkan.
Presiden Xi sempat bergabung dalam rapat delegasi provinsi Jiangsu pada 5 Maret 2024 dan berpesan agar para deputi dapat mendorong kekuatan produksi baru yang berkualitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan Rencana Lima Tahun ke-14. Pesan yang sama juga ia sampaikan saat ikut pertemuan delegasi Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) dan Satuan Kepolisian Rakyat Bersenjata (PAPF) pada 7 Maret 2024.
Kegiatan lain adalah "ministers corridors" dan "deputies corridors". Maksud "koridor" adalah saat 2-3 perwakilan menteri kabinet maupun deputi memberikan keterangan kepada media soal bidang-bidang yang mereka tangani, namun waktu yang diberikan cukup singkat yaitu sekitar 20 menit dengan didahului pidato pengantar sehingga tidak banyak pertanyaan yang bisa disampaikan.
Jurnalis lokal maupun asing sebenarnya dapat mengajukan pertanyaan lebih beragam pada momen konferensi pers yang berada di "media center", sekitar 3 kilometer dari Balai Agung Rakyat.
Dalam sidang "Dua Sesi" kali ini, ada tiga konferensi pers yang dilangsungkan yaitu pertama, konferensi pers dengan topik ekonomi pada 6 Maret dan dihadiri oleh direktur Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Zheng Shanjie, Menteri Keuangan Lan Fo'an, Menteri Perdagangan Wang Wentao, Gubernur Bank Sentral China Pan Gongsheng dan ketua Komisi Regulasi Sekuritas Wu Qing.
Konferensi pers kedua dilangsungkan pada 7 Maret dengan tema diplomasi yang dihadiri Menteri Luar Negeri China Wang Yi.
ANTARA berkesempatan untuk menanyakan soal kelanjutan negosiasi Pedoman Tata Perilaku (Code of Conduct atau CoC) Laut China Selatan antara China dan negara-negara ASEAN. Wang Yi pun menjawab bahwa negosiasi CoC akan terus berlanjut dan China siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk mencapai Kode Etik Perilaku ini segera mungkin sehingga terwujud perdamaian dan kerja sama di Laut Cina Selatan.
Sedangkan Konferensi pers ketiga adalah pada 8 Maret dengan topik kehidupan masyarakat yang dihadiri Menteri Pendidikan Huai Jinpeng, Menteri Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial Wang Xiaoping, Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan Ni Hong dan Kepala Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Nasional Wang Hesheng.
4. Hasil sidang "Dua Sesi"
Sidang CPPCC ditutup pada 10 Maret 2024 dengan hasil komitmen anggota CPPCC di semua tingkatan, untuk bersatu lebih erat dengan Komite Tetap PKC dan Kamerad Xi Jinping sebagai intinya dan memberikan kontribusi baru dan lebih besar untuk meraih kemenangan baru dalam membangun negara sosialis modern China.
Sedangkan sidang NPC ditutup pada 11 Maret 2024 dengan hasil pemberian persetujuan terhadap 7 pembahasan yaitu (1) Implementasi Rencana Pembangunan Sosial dan Ekonomi Nasional 2023 dan Rencana Pembangunan Sosial dan Ekonomi Nasional 2024, (2) laporan pelaksanaan anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2023 dan rencana anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, (3) laporan kerja pemerintah.
Selanjutnya disepakati juga (4) laporan kerja Komite Tetap NPC, (5) laporan kerja Kejaksaan Agung, (6) laporan kerja Mahkamah Agung, dan (7)revisi Undang-Undang Organik Dewan Negara.
5. Sejumlah catatan
Sejumlah media asing menyebut sidang "Dua Sesi" tahun ini terlalu berfokus pada Presiden Xi Jinping dibanding tahun sebelumnya. Saat PM Li Qiang menyampaikan laporan kerja, ia menyebut nama Xi sebanyak 16 kali, padahal PM Wen Jiabo pada tahun pertama Xi memimpin pada 2013 hanya menyebut nama Presiden Xi sebanyak 1 kali.
"Kami berutang pada Sekretaris Jenderal Xi Jinping yang membuat peta jalan dan arah kebijakan untuk pencapaian kami pada 2023 ini," kata PM Li.
Nama Presiden Xi juga disebutkan 15 kali oleh Ketua Komite Nasional CPPCC Wang Yang dalam resolusi politik yang diadopsi pada sidang penutup CPPCC.
Hal lain yang menjadi catatan dari sidang ini adalah dihilangkannya konferensi pers rutin perdana menteri yang dilakukan setiap penutupan sidang parlemen mulai 1993 karena pada saat itu sajalah jurnalis lokal maupun asing dapat bertanya-jawab langsung dengan perdana menteri China.
"Tidak akan ada konferensi pers yang dihadiri PM Li Qiang setelah berakhirnya Kongres Rakyat Nasional ke-14 'Dua Sesi' tahun ini. Kecuali ada keadaan khusus, NPC tidak akan lagi mengadakan konferensi pers untuk perdana menteri untuk beberapa tahun ke depan," kata Juru Bicara sidang ke-14 NPC Lou Qinjian pada 4 Maret 2024.
Konferensi pers kemungkinan besar hanya akan dilakukan setiap lima tahun sekali saat memperkenalkan pemerintahan baru seperti pada 2023 saat Li dan anggota politbiro lain diperkenalkan kepada publik selama 1,5 jam saat sesi terakhir sidang "Dua Sesi".
Peniadaan konferensi pers tersebut disebut sejumlah pakar menunjukkan peningkatan sentralisasi kekuasaan Presiden Xi Jinping dan tidak memberi "panggung" kepada pejabat nomor dua di China.
Catatan lainnya, soal revisi UU Organik Dewan Negara sehingga lebih menjadikan pemerintah tunduk pada PKC dan mengharuskan pemerintah menjunjung kepemimpinan partai. Revisi itu menjadi yang pertama sejak UU disahkan pada 1982 di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping yang memisahkan fungsi partai dan pemerintahan.
Sidang parlemen "Dua Sesi" pun mengantar pada perwujudan pernyataan pemimpin China Mao Zedong yaitu "Politik berarti membuat lebih banyak orang mendukung kita dan lebih sedikit orang menentang kita."
Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2024
