Ke depan, kita berharap dan membutuhkan langkah-langkah strategis agar bencana yang serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datangPadang (ANTARA) - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) serta kementerian terkait dalam menangani dampak bencana banjir dan longsor di daerah itu.
"Pemprov Sumbar serta kementerian terkait yang telah menangani kondisi ini dengan sangat baik. Ke depan, kita berharap dan membutuhkan langkah-langkah strategis agar bencana yang serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang," katanya melalui konferensi video, Rabu.
Ia mengatakan itu saat memimpin rapat tingkat kementerian (RTM) terkait penanganan dampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Sumbar.
Baca juga: Pesisir Selatan Sumbar masih terisolir akibat banjir-tanah longsor
Di samping itu, Menko Muhadjir juga meminta agar pemerintah daerah terkait yang terdampak oleh bencana banjir dan longsor, agar melakukan pendataan kebutuhan bantuan yang sifatnya mendesak, serta mendata secara rinci dampak kerusakan yang disebabkan oleh banjir yang terjadi pada 7-8 Maret 2024 tersebut.
"Harap didata betul-betul, agar responnya bisa disegerakan oleh pihak kementerian, terlebih lagi soal bahan pokok yang tentu bisa disegerakan. Di samping itu, kerusakan juga harus didata dengan baik," katanya.
Dalam kesempatan itu Menko didampingi Kepala Basarnas, Kusworo, serta sejumlah pejabat utama Kemensos, BNPB, Kementerian PUPR, dan Kemenkes RI.
Sementara itu Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan kejadian bencana banjir dan longsor di Sumbar dalam sepekan terakhir telah melanda setidaknya 12 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Mentawai, Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman, Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, serta Kota Padang.
"Dampak paling besar terjadi di Pesisir Selatan dan Padang Pariaman. Secara keseluruhan, bencana ini menimbulkan kerugian sementara mencapai Rp366 miliar. Selain itu, 27 warga kita meninggal dunia, 5 orang masih dalam pencarian, lebih dari 80 ribu warga terdampak, 5.223 unit rumah rusak, 31.479 unit rumah terdampak, 30 unit sekolah rusak, 2 unit sarana kesehatan rusak, 50 unit tempat ibadah rusak, 2.213 ekor ternak mati atau hilang, dan lebih dari 5.000 hektare lahan pertanian juga terdampak," katanya.
Baca juga: Menko PMK sebut akan relokasi perumahan terdampak banjir di Sumbar
Ia berharap pemerintah pusat melalui jajaran kementerian dan lembaga terkait terus menambah dukungan bantuan untuk daerah dan masyarakat terdampak banjir dan longsor di Sumbar.
Sejauh ini, katanya, telah dilakukan penyaluran 36 ton lebih beras dan akan menyusul 240 ton lagi untuk disalurkan. Selain itu, untuk kebutuhan konsumsi warga terdampak, juga telah didirikan 27 dapur umum dengan produksi ribuan bungkus nasi setiap waktu makan.
"Pemprov Sumbar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait, dalam memberikan perhatian pada bencana yang terjadi di Sumbar," ujarnya.
Namun di samping itu, kami tetap butuh lebih banyak dukungan, termasuk terkait dengan relokasi perumahan warga yang harus dilakukan, seperti di Langgai Pesisir Selatan dan Batang Anai Padang Pariaman. Selain itu, kita juga butuh bantuan atas kerugian lahan pertanian dan ternak yang dialami dalam musibah kali ini," ucap Gubernur lagi.
Hadir mendampingi Gubernur dalam rapat tersebut, Sekteris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Hansastri, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkup Pemprov Sumbar.
Rapat juga diikuti oleh sejumlah kepala daerah, sekda, dan kepala OPD terkait di lingkup pemerintah kabupaten/kota di Sumbar.
Baca juga: Kemenkes terjunkan posko kesehatan bergerak tangani banjir di Sumbar
Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024
