saya kalau turun 1 persen saja sudah bagus untuk provinsi Papua Barat DayaKota Sorong (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyebutkan ketepatan sasaran program yang efektif menjadi kunci penanganan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat.
"Program akan semakin efektif capaiannya jika dilakukan intervensi yang tepat sasaran dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK R. Nunung Nuryartono di Sorong, Jumat.
Tantangan dalam penyelesaian masalah kemiskinan di Tanah Papua tentunya lebih kompleks dibanding wilayah Indonesia lainnya. Namun demikian, keterpaduan pemerintah pusat dan daerah serta kerja sama yang baik dengan masyarakat, penjaminan ketepatan sasaran, dan komitmen tetap menjadi kunci utama atas percepatan penyelesaian kemiskinan di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya
Tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya pada 2203, sebut dia, sebesar (18,98 persen) pada tahun 2023, terdiri dari (6,69 persen) kemiskinan ekstrem dan (12,29 persen) kemiskinan regular yang tersebar di enam kabupaten kota.
Kabupaten Maybrat memiliki komposisi kemiskinan ekstrem tertinggi di Papua Barat daya (12,15 persen), kemudian tertinggi kedua adalah Kabupaten Sorong (10,29 persen), Kota Sorong (6,15 persen), Kabupaten Tambrauw (5,67 persen), Sorong Selatan (3,04 persen) dan Raja Ampat (2,07).
Baca juga: Kemenko PMK perkuat konsolidasi di PBD tangani kemiskinan ekstrem
Baca juga: BKKBN: Pendataan keluarga untuk percepat penurunan prevalensi stunting
Sementara kemiskinan ekstrem di Papua Barat pada 2023 terdiri atas Kabupaten Teluk Bintuni sebesar (11,22 persen), Manokwari Selatan (10,97 persen), Teluk Wondama (8,56 persen), Pegunungan Arfak (6,00 persen), Fakfak (5,70 persen), Manokwari (4,25 persen), dan Kabupaten Kaimana (5,30 persen).
"Perlu target dan sasaran yang tepat oleh setiap pemerintah daerah di Papua Barat Daya untuk bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan," ujarnya.
Kemiskinan ekstrem di Papua Barat Daya dan Papua Barat telah mengalami penurunan, namun harus dipercepat angka penurunan itu karena sesuai dengan Instruksi Presiden No.4/2022 menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem secara nasional harus 0 persen.
"Bersyukur bahwa Papua Barat Daya sudah mendekati 0 persen, namun kita perlu pastikan ketepatan programnya ," ungkapnya.
Baca juga: Papua Barat bentuk satgas intervensi kemiskinan ekstrem dan stunting
Baca juga: Menko PMK apresiasi penanganan kemiskinan ekstrem di Papua Barat
Ketepatan program itu, kata dia, harus sesuai dengan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang telah diberikan kepada setiap pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan kota di provinsi itu.
Kendatipun mengalami penurunan tapi yang dibutuh sekarang adalah kecepatan akselerasinya, sinergi program pusat dengan provinsi, kota dan kabupaten, itu harus dipastikan, kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana data P3KE itu menjadi acuan utama.
"Bisa nggak 0 persen, perkiraan saya kalau turun 1 persen saja sudah bagus untuk provinsi Papua Barat Daya," ujarnya.
Selain itu dia pun meminta setiap kepala daerah untuk meregionalisasi bantuan program keluarga harapan (PKH) disesuaikan dengan indeks. Tujuannya adalah semakin mempercepat penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Baca juga: Wapres harapkan BLK Komunitas mampu tekan angka kemiskinan ekstrem
Baca juga: Menko PMK: Kemiskinan ekstrem menurun di semua provinsi
Baca juga: Menko PMK sebut angka rasional kemiskinan ekstrem tahun ini 0,5 persen
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
