Peluncuran “Kemitraan Multi-Pemangku Kepentingan Transformasi Digital Indonesia,” itu dilakukan di Auditorium BINUS University Jakarta, Jumat, yang bertujuan meningkatkan infrastruktur dan kapabilitas digital Indonesia.
Inisiatif ini digagas oleh sepuluh badan PBB, Jaringan Universitas Nasional Indonesia (NUNI), dan Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia (APDI) yang ingin mendukung transformasi digital di Indonesia, mengurangi kesenjangan digital, dan mempromosikan pendidikan digital inklusif yang membantu mendorong ekspansi ekonomi.
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam sambutan kuncinya pada peluncuran kemitraan ini mengatakan pemerintah sepenuhnya memahami bahwa kolaborasi sangat penting, dan sangat terbuka apabila ada dukungan dari lembaga-lembaga PBB ataupun pihak lain dalam berbagai inisiatif yang ada.
"Dengan adanya transisi pemerintahan yang akan datang, momentum yang telah ada saat ini perlu untuk dijaga dan dilanjutkan," ujar dia menambahkan.
Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 82/2023 Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Pemerintah Indonesia dengan Kementrian PANRB sebagai koordinator telah berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan menguatkan keamanan siber dan informasi.
Rini juga menjelaskan beberapa prioritas pemerintah terkait transformasi digital yang memerlukan dukungan bersama termasuk di dalamnya penguatan tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), evaluasi kelembagaan, evaluasi kebijakan, dan peningkatan kemampuan digital aparatur negara.
Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliand mengatakan bahwa kolaborasi ini untuk memastikan bahwa perangkat digital dapat diakses dan bermanfaat bagi semua orang.
“Mengatasi kesenjangan digital merupakan hal yang penting dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan dan perubahan iklim,” ujar Valerie.
Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia dan Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa, inisiatif ini menggarisbawahi pentingnya inovasi dan kemitraan dalam mencapai SDGs.
Hal ini juga selaras dengan tujuan Peta Jalan Sekretaris Jenderal PBB untuk Kerja Sama Digital, yang berfokus pada inklusi dan konektivitas digital sebagai keharusan global.
"Melalui kerja sama ini, kami menggunakan teknologi digital untuk mengatasi isu-isu pembangunan, memastikan manfaat digital menjangkau seluruh wilayah Indonesia," ujar Valerie menambahkan.
Kemitraan tersebut ditandai dengan penandatanganan pakta bersama Sekretaris PANRB Rini Widyantini, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliand, Rektor BINUS University Dr. Nelly, S.Kom., M.M., CSCA., Ketua umum NUNI Prof. Dr. Ir. Y. Budi Widianarko, M.Sc. , dan Ketua APDI Prof. Ignasius D.A. Sutapa.
Inisiatif ini mendukung beberapa tujuan SDGs, termasuk Pendidikan Berkualitas, Kesetaraan Gender, Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Industri, Inovasi dan Infrastruktur, Pengurangan Ketidaksetaraan, dan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
Sedangkan sepuluh badan PBB yang mendukung inisiatif ini antara lain FAO, IOM, ITC, ITU, UNDP, UNESCO, UNHABITAT, UNICEF, UNIDO, dan WHO.
Baca juga: Kemenkominfo gandeng perusahaan teknologi genapi transformasi digital
Baca juga: Pemerintah himpun pajak Rp22,18 triliun dari usaha ekonomi digital
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024
