Pemerintah Pusat tambah dana IJD untuk Sulsel jadi Rp900 miliar

Pemerintah Pusat menambah dana Inpres Jalan Daerah (IJD) dari untuk Sulawesi Selatan menjadi sebanyak Rp900 miliar, atau lebih besar dari anggaran 2023 hanya Rp669 miliar.

"Provinsi Sulsel 2024 mendapatkan alokasi Pemerintah Pusat sebesar Rp900 miliar. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2023 lalu, yang besarnya Rp669 miliar," kata Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah Melalui Dana IJD 2024/2025, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jumat.

Baca juga: Pj. Gubernur Adhy: IJD Jatim selatan tingkatkan konektivitas-mobilitas

Kucuran dana IJD ini dalam rangka mendorong konektivitas antar daerah. Sebagai langkah awal, Pemprov Sulsel menggelar rapat koordinasi tersebut.

Bahtiar menyampaikan, koordinasi ini untuk menindaklanjuti upaya menghadirkan infrastruktur jalan yang merupakan pekerjaan dan tanggung jawab yang sangat besar.

"Maka ini secara simbolik penting, rangkaian kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada kita, salah satunya IJD. Bagaimana kita bisa kawal pekerjaan seperti ini, Presiden sudah bantu kita. Jadi kita harus kompak dan solid sebagai satu kesatuan kerja dari provinsi sampai kabupaten dan kota," kata Bahtiar.

Presiden Joko Widodo, Februari 2024 meresmikan 27 ruas jalan dan 1 jembatan yang dilaksanakan melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Sulsel. Peresmian dilaksanakan di ruas Soreang - Senggerang - Kalajong yang berada di Kabupaten Pangkep.

Baca juga: Presiden resmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Jatim bagian selatan

Presiden Jokowi memberikan berbagai dukungan, kata Bahtiar, termasuk pembangunan jalan nasional, serta mendukung dilanjutkannya kembali pembangunan Mamminasata plus Pangkep dengan sistem terintegrasi. Mamminasata merupakan wilayah aglomerasi yang di dalamnya tergabung Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Maros dan Gowa.

Adapun Laporan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulsel Asep Syarip Hidayat menyampaikan, rakor ini merupakan amanah dari Inpres 03 Tahun 2023 tentang percepatan konektivitas jalan daerah. Pertama melakukan evaluasi IJD Tahun 2023.

Ia menekankan, perlunya keterlibatan dari dinas provinsi dan kabupaten untuk sama-sama memonitor kegiatan IJD sehingga peningkatan konektivitas daerah melalui target pemantapan jalan kabupaten dapat meningkat.

"Dukungan pelaksanaan sama-sama dikawal dan proses serah terima yang harus segera dituntaskan," sebutnya.

Untuk kegiatan 2024, direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu cepat. "Saya terima kasih ke Bapak Gubernur memfasilitasi kegiatan ini, karena sangat mendesak terkait kegiatan 2024 yang cukup banyak," ujarnya.