Kegiatan tersebut juga turut melibatkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di antaranya Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.
“Kami melakukan diskusi atas laporan asesmen yang dilakukan oleh para asesor dari IMF dan World Bank,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan Indonesia selaku anggota G20 dan salah satu negara yang mendapat kategori Systematically Important Financial Sector (SIFS) perlu menjalankan FSAP yang diselenggarakan oleh IMF dan Bank Dunia pada sektor keuangan setiap lima tahun sekali.
Pertemuan ini merupakan kali ketiga FSAP dijalani oleh Indonesia, yang sebelumnya dilakukan pada 2009-2010 dan 2016-2017.
Menkeu menambahkan Indonesia telah melakukan tindak lanjut yang signifikan atas rekomendasi FSAP 2016-2017, yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) atau Financial Sector Omnibus Law (FSOL).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat atas peran aktif mereka dalam mendorong reformasi sektor keuangan di Indonesia.
Dia menilai diskusi mengenai FSAP oleh IMF dan Bank Dunia berlangsung dengan sangat konstruktif.
“Sebuah diskusi yang sangat konstruktif. Terima kasih banyak FSAP Mission Chief IMF Ranjit Singh, FSAP Mission Chief WB Illias Skamlenos, dan jajaran asesor lainnya,” tutur dia.
Baca juga: Menkeu menerima laporan keuangan dari Menteri AHY
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024
