Beijing (ANTARA) - Perdana Menteri China Li Qiang menandatangani sebuah dekret Dewan Negara China yang memuat sejumlah regulasi yang disempurnakan untuk penerapan undang-undang (UU) tentang perlindungan hak dan kepentingan konsumen di negeri Tirai Bambu tersebut.

Berlaku pada 1 Juli 2024 mendatang, regulasi-regulasi tersebut mengatur ketentuan kewajiban pelaku usaha secara rinci, termasuk perlindungan keamanan diri dan harta benda konsumen, penanganan produk cacat, menghindari iklan yang bersifat menyesatkan, transparansi harga, jaminan kualitas, serta perlindungan informasi pribadi konsumen.

Regulasi-regulasi itu juga menambahkan sejumlah ketentuan perihal kewajiban pelaku usaha terkait perlindungan hak dan kepentingan warga lanjut usia (lansia) dan anak di bawah umur sebagai konsumen.

Regulasi itu menyempurnakan sejumlah ketentuan terkait konsumsi daring dan menetapkan kewajiban pelaku usaha dalam hal konsumsi prabayar, sembari mengimbau mereka agar menyediakan barang atau jasa yang sesuai dengan perjanjian yang dibuat bersama konsumen.

Regulasi-regulasi tersebut juga menerapkan standardisasi perihal keluhan konsumen dan klaim kompensasi, yang menetapkan bahwa keluhan dan laporan harus tunduk pada UU, regulasi, dan ketentuan yang relevan.

Selanjutnya hal-hal tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk meraih keuntungan yang tidak pantas, melanggar hak dan kepentingan sah pelaku usaha, dan mengganggu tatanan pasar.

Regulasi-regulasi juga memerinci bahwa pemerintah di semua tingkatan harus memperkuat pedoman tentang perlindungan hak dan kepentingan konsumen, meningkatkan pengawasan, inspeksi, dan penegakan hukum, serta segera menyelidiki dan menangani praktik-praktik yang melanggar hak dan kepentingan sah konsumen.

Selain itu, regulasi-regulasi tersebut juga memerinci sejumlah persyaratan untuk asosiasi konsumen dalam menjalankan tugas mereka.
 

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024