Dia mengatakan prestasi ini menunjukkan keseriusan BPOM dalam mengimplementasi reformasi birokrasi (RB) Tematik.
“Saya sangat berharap BPOM ini bisa menjadi bagian birokrasi yang berdampak," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Selain itu, Anas juga berharap BPOM dapat melakukan jemput bola dalam menjalankan pelayanannya. Menurutnya, RB berdampak berarti memberikan dampak bukan hanya sekadar administrasi.
Ia pun menilai BPOM dapat melakukan monitoring dan evaluasi pada UPT BPOM yang tersebar di daerah termasuk yang ada di mal pelayanan publik (MPP).
"Harapan saya bisa di monev, sejauh mana jemput bolanya, bisa diukur ouput dan outcome-nya per bulan, per tahunnya berapa,” ungkapnya.
Untuk diketahui pada 2022-2024, praktik terbaik (best practice) BPOM telah dilakukan benchmark dalam pengelolaan RB oleh sembilan kementerian/lembaga dan penyelenggaraan pelayanan publik oleh enam kementerian/lembaga.
Kemudian pada penerapan Zona Integritas (ZI), sejak 2017 hingga 2023, terdapat 31 unit kerja BPOM yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan 5 unit kerja predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Khusus di tahun 2023, BPOM mengusulkan 9 unit kerja untuk memperoleh predikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, tiga diantaranya memperoleh predikat Menuju WBK.
“Saya senang lihat tadi beberapa angka-angka terutama WBK dan WBBMnya mudah-mudahan nanti bisa terus didorong, saya kira bisa lebih fokus untuk bisa lebih meningkatkan beberapa capaiannya. Selamat atas capaian ini,” jelas Anas.
Lebih lanjut Menteri Anas juga berpesan kepada BPOM untuk menginteroperabilitaskan beberapa aplikasi dalam satu portal sebagai upaya mendukung transformasi digital pada pemerintahan.
Hal ini menyusul arahan Presiden Joko Widodo tidak ada lagi satu inovasi, satu aplikasi.
“Nah sekarang bagaimana aplikasi yang ada diinteroperabilitaskan ke dalam satu portal sehingga semua masuk satu portal, sehingga portal itu akan mengintegrasikan semua layanan yang dibutuhkan masyarakat. Mudah-mudahan nanti bisa segera diwujudkan,” tuturnya.
Adapun beberapa hal yang telah dilakukan BPOM dalam mengakselerasi RB Tematik diantaranya yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) pada pengadaan barang/jasa.
Sementara itu, Plt Kepala BPOM L. Rizka Andalusia menyampaikan bahwa hal itu dilakukan melalui kegiatan aksi monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan dan melalui akselerasi peningkatan penggunaan PDN pada pengadaan barang/jasa BPOM berdasarkan Instruksi Presiden No. 2/2022 sebagai tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi realisasi penggunaan PDN pada pengadaan barang/jasa BPOM.
Selanjutnya, pada digitalisasi administrasi pemerintahan untuk penanganan stunting, BPOM melakukan edukasi masyarakat terhadap 874 Desa Pangan Aman melalui Gerakan Keamanan Pangan Desa online tahun 2023 yang berdampak pada percepatan perbaikan gizi masyarakat dengan konsumsi pangan bernutrisi untuk penurunan prevalensi stunting.
Sementara, pada peningkatan investasi juga telah dilakukan deregulasi perizinan berusaha dan proses pendaftaran secara elektronik untuk memudahkan pelaku usaha dan transparansi perizinan (66 layanan perizinan di BPOM).
BPOM juga telah melakukan beberapa upaya dalam pengentasan kemiskinan.
Seperti, pembinaan 739 fasilitator dan pendampingan 2.787 UMKM obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan pada tahun 2023, serta sosialisasi dan bimtek peningkatan pengetahuan terhadap 17.547 UMK pangan.
BPOM juga telah melakukan beberapa upaya dalam pengendalian inflasi salah satunya melalui pengawasan dan pelaporan secara elektronik terhadap realisasi produksi, impor, dan distribusi obat dan makanan untuk mencegah penumpukan barang (dumping).
Baca juga: Menteri PANRB dukung Kemenlu terapkan reformasi birokrasi berdampak
Baca juga: Menpan RB dan Kepala OIKN bahas pemindahan ASN-dgitalisasi di IKN
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
