“Tantangan terbesar di masa kini adalah korupsi. Kalau kita kemudian hanya berpangku tangan dan memperkaya diri selama masa jabatan, maka yang Anda wariskan pada anak-cucu Anda, hanyalah 'inflasi politik',” kata Ghufron dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Hal itu disampai Ghufron dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) di Jakarta Pusat, Selasa.
Seminar Nasional yang diikuti puluhan Anggota DPRD Kota yang akan segera purna tugas pada Oktober 2024 mendatang ini mengangkat tema ‘Menakar Upaya Pencegahan Korupsi dan Kebijakan Pelayanan Publik DPRD’.
Dalam kesempatan itu Ghufron menuturkan inflasi politik ini bisa diartikan sebagai inflasi yang melonjak tajam yang akan mengancam stabilitas politik suatu negara, termasuk ongkos politik yang kian mahal di masa depan. Hal inilah yang akhirnya menjadi salah satu pemicu penyelenggara negara melakukan tindakan koruptif yang merugikan bangsa dan negara.
Lebih lanjut, kata Ghufron, ongkos politik yang mahal bisa menutup kesempatan bagi calon pemimpin yang memiliki gagasan bagus untuk berkontribusi dalam lingkup pemerintah, namun tidak memiliki ‘ongkos’ yang sepadan.
“Korupsi di kalangan Anggota DPRD masih menjadi permasalahan serius, mulai suap, penyalahgunaan wewenang, hingga gratifikasi. Sejarah membuktikan bahwa salah satu yang menjadi pasien terbanyak KPK salah satunya anggota dewan, seperti dari Sumatera Utara, Malang, dan beberapa tempat lain yang tidak perlu saya sebut,” kata Ghufron.
Sejak 2004-2023, KPK mencatat kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR/DPRD masuk dalam tiga terbesar tindak pidana korupsi berdasarkan profesi/jabatan dengan jumlah 344 kasus. Hal ini menegaskan kalangan anggota DPRD masih rawan terjerat modus operandi korupsi.
Untuk itu, Ghufron mendorong para anggota dewan untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mencegah korupsi di kalangan anggota DPRD melalui beberapa strategi.
Antara lain, membuat regulasi yang membangun jiwa dan mental melayani, bukan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi/golongan, evaluasi dan membangun sistem pelayanan yang pasti, transparansi, akuntabel, dan partisipatif, sistem reward-punishment, serta undang dan apresiasi peran serta masyarakat.
“Jangan anggap KPK sebagai musuh, kita bisa bekerja sama membangun negeri lewat kolaborasi,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng, juga turut mengingatkan agar pemerintah daerah (pemda) mulai bebenah, khususnya pada unit pelayanan publik yang belakangan kurang dianggap penting oleh pemda.
“Unit pengaduan dan pelayanan itu sangat penting, karena merupakan pintu masuk untuk tahu apa yang terjadi di masyarakat. Maka, saya minta sama pemda, tempatkan orang terbaik Anda pada unit pelayanan dan pengaduan,” kata Jaweng.
Pasalnya, Jaweng menegaskan pelayanan publik bisa menjadi ‘wajah’ suatu pemerintah daerah. Jika pelayanan yang diberikan prima, maka pemda akan dinilai baik oleh masyarakat.
Baca juga: KPK lelang barang rampasan terpidana Karomani
Baca juga: KPK periksa dua hakim agung soal putusan libatkan Gazalba Saleh
Baca juga: KPK panggil enam ASN Kemenhub sidik perkara korupsi di DJKA
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
