Para anggota GKN harus membedah apa saja kebutuhan belanja pemerintah tersebut....Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Arif Rahman Hakim meminta organisasi Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) untuk mendampingi para pelaku UMKM, agar dapat meningkatkan kapasitas usahanya sehingga bisa bersaing dan masuk ke dalam e-Katalog.
Saat berdialog dengan wirausaha muda dari GKN, di Subang, Jawa Barat, Kamis, Arif mengatakan banyak peluang yang bisa ditangkap GKN. Salah satunya, dari kebijakan 40 persen belanja pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan BUMD yang menyasar produk-produk UMKM melalui e-Katalog.
Kebijakan 40 persen belanja pemerintah untuk UMKM adalah sebuah aturan yang mewajibkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan minimal 40 persen dari anggaran belanja barang dan jasa mereka untuk produk dan jasa yang dihasilkan oleh UMKM.
Kebijakan ini bertujuan, salah satunya untuk mendukung perekonomian nasional, memperkuat daya saing UMKM, dan mewujudkan keadilan ekonomi.
“Para anggota GKN harus membedah apa saja kebutuhan belanja pemerintah tersebut, sehingga tergambar item-item produk apa saja yang bisa digarap GKN," kata Arif dikutip dari siaran pers yang dirilis kementeriannya.
Menurut Arif, GKN bisa memberikan pelatihan kepada anggota yang belum memahami cara mengakses e-Katalog, memahami proses bidding, sampai membuat proposal perencanaan bisnis.
Arif menuturkan bahwa upaya itu penting untuk mempercepat pencapaian target wirausaha mencapai 4 persen hingga akhir tahun 2024 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022.
Arif juga mewanti-wanti GKN agar memilih produk yang tepat yang akan dijadikan sebagai produk unggulan daerah. Produk tersebut harus dibutuhkan pasar dan bisa memenuhi kebutuhan reguler masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum GKN Awang Dody Kardeli menjelaskan bahwa organisasinya akan terus meningkatkan pelayanan dan pendampingan bagi pengembangan kualitas produk dan daya saing UMKM.
Sejumlah program yang masih berjalan dan akan terus dilanjutkan adalah terkait pengemasan, sertifikasi produk industri rumah tangga (PIRT), legalitas usaha, perluasan pasar, hingga business matching.
“Kami akan terus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kebijakan untuk membentuk ekosistem UMKM dan kewirausahaan yang kuat,” kata Awang.
Kementerian Koperasi dan UMKM hingga saat ini telah mengumpulkan 13,4 juta data UMKM di seluruh Indonesia.
Kemenkop UKM bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) akan terus melakukan melakukan pendataan jumlah UMKM di Indonesia secara keseluruhan.
Baca juga: Teten: Produk UMKM dominasi katalog pemerintah
Baca juga: Menpan RB: e-Katalog baru sejalan dengan reformasi birokrasi berdampak
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
