Pemerintah baru tersebut akan memprioritaskan isu-isu kemanusiaan, yang mencakup rencana komprehensif untuk bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina di Jalur Gaza dan rekonstruksi daerah kantong tersebut, ungkap laporan.
Pemerintah tersebut juga akan memfokuskan perhatian pada upaya untuk menstabilkan situasi keuangan serta mengurangi dampak ekonomi di Gaza dan Tepi Barat, imbuh laporan itu.
Menurut jadwal, upacara pelantikan pemerintah baru akan dilaksanakan pada Minggu (31/3), dan Mustafa juga akan menjabat sebagai menteri luar negeri dalam pemerintah yang baru tersebut, kata laporan itu.
Pada 14 Maret lalu, Abbas menugaskan Mustafa, yang merupakan kepala Dana Investasi Palestina (Palestine Investment Fund/PIF) sekaligus penasihat ekonomi senior bagi Abbas, untuk membentuk pemerintahan ke-19, urai WAFA.
Penunjukan Mustafa dilakukan setelah pemerintah Palestina pimpinan mantan perdana menteri Mohammad Shtayyeh mengundurkan diri karena keadaan yang menantang di tengah perkembangan di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem.
Selain itu, faktor lainnya adalah tekanan yang makin besar terhadap Abbas untuk mereformasi Otoritas Palestina dan memprakarsai pembentukan kerangka kerja politik yang mampu mengatur masa depan negara Palestina setelah konflik Gaza.
Pewarta: Xinhua
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
