Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan, Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah memberlakukan pembatasan visa terhadap 10 pejabat Pemerintah Suriah dan anggota keluarga dekat karena terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
“Kami tidak akan menormalisasi hubungan dengan rezim Assad jika tidak ada kemajuan otentik menuju solusi politik jangka panjang yang sejalan dengan UNSCR 2254,” kata Miller sebagaimana dilaporkan Anadolu, Sabtu.
Miller menambahkan pembatasan baru itu melengkapi pembatasan visa yang telah diumumkan sebelumnya yang menargetkan 11 pejabat rezim Suriah dan keluarga dekat pada Desember 2023. Ia menegaskan bahwa AS akan terus mengupayakan dan menerapkan pembatasan visa.
“Kami menegaskan kembali dukungan kami yang tak tergoyahkan untuk rakyat Suriah, termasuk tuntutan damai mereka atas kebebasan dan martabat,” ucapnya.
Tahun ini menandai peringatan 13 tahun pemberontakan rakyat pada 15 Maret 2011 yang dimulai ketika sekelompok siswa sekolah dasar di kota Daraa, Suriah, menuliskan slogan-slogan anti-Bashar al-Assad di dinding sekolah.
Perang saudara yang terjadi kemudian merenggut nyawa ratusan ribu warga sipil. Para pejabat PBB telah mendokumentasikan kejahatan perang termasuk penggunaan senjata kimia, kelaparan, deportasi, blokade, penangkapan sewenang-wenang, dan penyiksaan.
Menurut Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR), lebih dari 14 juta warga Suriah terpaksa meninggalkan rumah, sementara 7,2 juta orang masih menjadi pengungsi internal di negara tersebut.
Padahal sebelum 2011, Suriah memiliki populasi sekitar 22-23 juta jiwa. Turki menampung sekitar 3,7 juta orang, lebih banyak dibandingkan negara lain mana pun di dunia.
Sumber : Anadolu
Baca juga: 22 tentara AS terluka dalam kecelakaan helikopter di Suriah
Baca juga: AS sanksi dua sepupu presiden Suriah dalam kasus narkoba
Baca juga: Sekitar 600 prajurit AS masih akan berada di Suriah
Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024
