ketika industri mengalami penurunan dan lapangan kerja terbatas, peningkatan jumlah UMKM akan menciptakan beban bagi merekaJakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki mengajak DPD RI untuk mendukung program pembangunan industri skala menengah berbasis koperasi melalui program pabrik minyak makan merah dan pembangunan rumah produksi bersama (RPB).
Saat rapat kerja Komite IV DPD RI di Jakarta, Selasa, Teten mengungkapkan saat ini Indonesia sedang mengalami deindustrialisasi dengan kontribusi industri terhadap ekonomi saat ini hanya sebesar 18 persen.
Menurutnya, ketika industri mengalami penurunan dan lapangan kerja terbatas, peningkatan jumlah UMKM akan menciptakan beban bagi mereka. Ini disebabkan oleh semakin tingginya tingkat persaingan di antara pelaku UMKM.
Menurut dia, Indonesia perlu melahirkan ekonomi baru yang bisa menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.
Baca juga: KemenKopUKM fokus kembangkan "startup" pada empat sektor
“Hari ini 97 persen lapangan kerja disediakan oleh pelaku UMKM, 90 persennya ada di usaha mikro sektor informal tidak produktif. Kita perlu melahirkan ekonomi baru … karena kalau tidak, kita bisa gagal menjadi negara maju,” ujarnya dalam siaran pers yang dirilis KemenKopUKM.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Teten mengatakan pihaknya sedang membangun industri skala menengah berbasis koperasi untuk mengolah keunggulan domestik, dengan menghasilkan barang setengah jadi hingga barang jadi agar memberikan nilai tambah dan diharapkan dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas.
Menurutnya, kesempatan itu terbuka luas apalagi setiap daerah memiliki keunggulannya sendiri. Terlebih lagi, 41 persen pemilik lahan sawit adalah rakyat. Oleh karena itu, ia mendorong para petani sawit untuk membangun pabrik minyak makan merah berbasis koperasi.
Terkait rumah produksi bersama, Teten mengatakan telah membangun RPB di delapan lokasi pada 2023 dengan berbagai komoditas unggulan daerah, di antaranya cokelat di Jembrana Bali, kulit di Garut, dan garam di Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) di Sulawesi Selatan.
Pada 2024, KemenKopUKM menargetkan membangun rumah produksi bersama di 7 lokasi baru.
Dari sisi pembiayaan, Teten mengatakan pemerintah telah menyalurkan program kredit usaha rakyat (KUR) untuk pelaku UMKM. Pada 2023, pemerintah telah menyalurkan KUR sebesar Rp260,26 triliun kepada 4,64 juta debitur.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana mengatakan siap mendukung program strategis KemenKopUKM pada 2024, termasuk dalam melakukan sosialisasi dan implementasi program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM di daerah.
Baca juga: Kemenkop: Industri mebel tingkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri
Baca juga: KemenKopUKM kerja sama dengan 15 LBH beri bantuan hukum kepada UMK
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
