Meski demikian, ia mengakui masih banyak langkah yang harus ditempuh untuk mencapai hal tersebut.
"Kita pasti akan capai hal tersebut. Namun, hal besar tidak akan didapatkan tanpa kerja keras. Kita tentu harus bekerja keras, dan saat ini kita harus perkuat kerja keras itu," kata Jaishankar saat berpidato di Kota Rajkot, India, pada Selasa (2/4).
Baca juga: Guterres: Para pemimpin dunia serukan reformasi PBB
Ia menyebut, China, Prancis, Rusia, Amerika Serikat, dan Inggris memutuskan antara mereka masing-masing supaya menjadi anggota permanen DK PBB saat mendirikan organisasi itu 80 tahun lalu.
Kelima negara tersebut masih memegang kendali di DK PBB meskipun jumlah negara-negara di dunia sudah bertambah dari 50 negara saat itu menjadi 193 saat ini, ucap dia.
"Rasanya aneh apabila kita harus meminta persetujuan dari kelima negara tersebut apabila ingin melakukan perubahan," ucap Menlu India itu.
"Saat ini mulai muncul sentimen di antara negara-negara dunia bahwa keadaan harus berubah, dan India harus mendapat keanggotaan permanen DK PBB. Saya rasa perasaan ini semakin menguat," kata Jaishankar.
Baca juga: Indonesia serukan reformasi sistem multilateral di PBB
Ia menegaskan perubahan tersebut jadi semakin mendesak di tengah gagalnya organisasi internasional itu mengambil langkah konkret menangani konflik Ukraina dan Palestina yang justru menguatkan kesan bahwa PBB melemah.
"Saya pikir, saat perasaan tersebut semakin menguat, kesempatan kita menjadi anggota tetap DK PBB semakin besar," kata Menlu.
India, bersama Brazil, Jerman, dan Jepang, telah membentuk Kelompok G4. Ekonomi anggota kelompok tersebut setara dengan anggota tetap DK PBB, sehingga mereka juga merasa berhak mendapat status anggota tetap di Dewan Keamanan PBB.
Sebelumnya pada Desember lalu, Kelompok G4 juga telah menyerahkan usulan reformasi Dewan Keamanan PBB kepada organisasi internasional tersebut.
Sumber: Sputnik
Baca juga: Rusia dukung reformasi Dewan Keamanan PBB
Baca juga: China ajukan proposal reformasi Dewan Keamanan PBB
Baca juga: Australia desak reformasi PBB dan ingatkan konflik antar negara besar
Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
