RUU Penegakan Hukum dan Masalah Lainnya yang disetujui oleh Parlemen Singapura pada 2 April, mengidentifikasi tiga kelompok yang menggunakan kartu SIM lokal untuk memfasilitasi penipuan, yaitu pelanggan yang tidak bertanggung jawab, perantara, dan pengecer nakal yang menangani kartu tersebut.
Akan menjadi pelanggaran jika seseorang menyerahkan kartu SIM lokal yang telah didaftarkan atas namanya sendiri kepada orang lain, atau mengizinkan data pribadinya digunakan untuk mendaftar kartu SIM lokal.
Namun bagi yang mempunyai alasan yang sah seperti mendaftarkan kartu SIM untuk anggota keluarganya tidak akan dikenakan pelanggaran. Mereka yang tertipu hingga memberikan data pribadinya juga tidak akan dituntut.
Perantara menurut RUU tersebut adalah mereka yang menjadi makelar kartu SIM untuk disalahgunakan, termasuk menyediakan kartu SIM lokal untuk sindikat penipuan.
Seseorang yang memiliki 11 atau lebih kartu SIM tersebut, atau seseorang yang memiliki kartu SIM yang sebelumnya digunakan untuk kejahatan akan dikenakan pelanggaran.
Namun, seseorang dengan alasan yang sah seperti majikan yang menyimpan kartu SIM bagi karyawannya juga tidak akan dituntut.
Pengecer nakal adalah pihak yang memfasilitasi penipuan registrasi kartu SIM lokal.
Akan menjadi pelanggaran bagi penyedia layanan seluler atau pengecer jika mendaftarkan kartu SIM lokal menggunakan data pribadi seseorang tanpa izin, atau mengetahui bahwa data tersebut palsu atau menyesatkan, jika mereka yakin kartu tersebut disalahgunakan atau digunakan dalam kejahatan.
Pelanggaran yang dilakukan oleh makelar dan pengecer kartu SIM akibat penyalahgunaan juga akan dikenakan denda hingga 10.000 dolar Singapura (Rp117 juta), dan hukuman penjara hingga tiga tahun untuk pelanggaran pertama.
Pelanggar yang berulang kali melakukan dapat didenda hingga 20.000 dolar Singapura (Rp235 juta) dan penjara hingga lima tahun.
Pada tahun 2023, Singapura menemukan 46.000 kasus penipuan telekomunikasi yang merupakan kasus terbanyak sejauh ini, dengan kerugian hingga 651,8 juta dolar Singapura (Rp7,6 triliun).
Sumber: VNA-OANA
Baca juga: Kemlu catat 3.428 WNI terkait kasus "online scam" selama 2020-2023
Baca juga: Kemlu telah tangani sedikitnya 2.300 kasus WNI korban "online scam"
Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024
