Jakarta (ANTARA) - Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan dalam upaya pemenuhan hak kesehatan di Hari Kesehatan Dunia 2024, program pelayanan JKN dari BPJS baik layanan sehat ataupun sakit telah meningkat sebanyak 606,7 juta pemanfaatan pada tahun 2023. 
 
“Pada tahun 2023, tercatat 1,6 juta pemanfaatan layanan per hari, atau 606,7 juta pemanfaatan dalam kurun waktu satu tahun. Pemanfaatan layanan tersebut baik layanan sehat ataupun sakit,” kata Rizzky mewakili BPJS Kesehatan melalui wawancara tertulis, Senin.
 
Ia mengatakan meningkatnya pemanfaatan JKN pada tahun 2023 juga dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang menjadi peserta JKN tiap tahunnya. Tercatat lebih dari 269 juta jiwa atau lebih dari 96 persen penduduk Indonesia sudah menjadi peserta Program JKN. 

Baca juga: Hari Kesehatan Sedunia, 269 juta masyarakat terlindungi Program JKN
 
Untuk menjamin hak kesehatan masyarakat, pemerintah telah mewajibkan setiap penduduk Indonesia menjadi peserta JKN sejak 10 tahun lalu, termasuk WNA yang tinggal di Indonesia untuk bekerja minimal 6 bulan.
 
Dari program JKN ini, membawa banyak dampak positif yakni semua lapisan masyarakat termasuk orang miskin atau tidak mampu kini bisa mengakses layanan kesehatan tanpa terbebani biaya.
 
“Dampak lainnya meningkatkan harapan hidup, peningkatan kualitas dan standarisasi layanan kesehatan Indonesia, menggerakkan roda perekonomian, transformasi layanan kesehatan digital, menciptakan lapangan kerja, hingga meningkatkan kualitas SDM lebih sehat,” katanya.

Baca juga: Legislator ingatkan pemudik pastikan BPJS Kesehatan aktif selama mudik
 
Inovasi juga terus dilakukan BPJS Kesehatan untuk menjamin perlindungan kesehatan kepada penduduk Indonesia seperti kemudahan administrasi dengan Mobile JKN, PANDAWA, BPJS Kesehatan Care Center 165. Selain itu antrean online juga telah memangkas waktu tunggu layanan dari semula 6 jam menjadi 2,5 jam.
 
Inovasi lainnya, kata Rizzky, juga adanya layanan akses telemedisin khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) sehingga pelayanan kesehatan tidak lagi terbatas geografis. Akses rekam medis peserta dengan i-Care JKN dan Janji Layanan JKN juga menjadi solusi untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
 
Rizzky mengatakan edukasi juga dilakukan dengan berbagi tugas bersama pemerintah untuk menggalakkan langkah promotif preventif, dan mendorong masyarakat melakukan skrining kesehatan untuk mencegah meningkatnya penyakit tidak menular seperti stroke dan jantung.

Baca juga: BPJS Kesehatan buka posko kesehatan mudik di Pelabuhan Makassar
 
“Mendorong peserta JKN menjalani skrining riwayat kesehatan, menyediakan prolanis bagi peserta yang mengidap penyakit kronis dan melibatkan semua pihak untuk proaktif melakukan edukasi hidup sehat kepada masyarakat,” kata Rizzky.
 
Rizzky juga berharap bertambahnya cakupan peserta JKN, ekspektasi peserta terhadap layanan kesehatan juga semakin tinggi. Pemenuhan supply side, mulai dari sarana prasarana fasilitas kesehatan, distribusi tenaga kesehatan, dan kebutuhan yang bersifat menunjang UKM, juga dapat diupayakan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta untuk mendukung upaya pemenuhan hak kesehatan masyarakat Indonesia.

Baca juga: BPJS Kesehatan gandeng komunitas talasemia perluas edukasi JKN

Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan: Media berperan penting sosialisasikan JKN
 

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024