Pemkab Buleleng bentuk relawan pendata kemiskinan 

Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali membentuk relawan pendata kemiskinan sebagai upaya melakukan penanggulangan kemiskinan di kabupaten di ujung utara Pulau Dewata tersebut.

"Upaya ini dilakukan guna menanggulangi masih banyaknya warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan sosial karena (datanya) tercecer," kata Penjabat Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, Selasa.

Ia mengatakan, Pemkab Buleleng secara intensif telah menggulirkan bantuan sosial, salah satunya berupa bedah rumah dan sebenarnya sudah tuntas sebanyak 283 unit.

Namun ternyata masih ada data yang tercecer. Oleh karena itu, ia membentuk relawan untuk mendata kemiskinan yang ada. Adapun dengan membentuk relawan, pendataan menjadi lebih independen dan berupaya penuh untuk mendata Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

“Kita semua berusaha sangat keras untuk menurunkan angka kemiskinan. Termasuk bergotong-royong membantu masyarakat. Kalau saya di provinsi bergotong-royong mendanai bantuan yang diberikan,” katanya.

Setelah rumah masyarakat diperbaiki melalui bedah rumah, kemudian pemasangan instalasi listrik yang harus dibantu. Kolaborasi dilakukan dengan berbagai pihak termasuk penyediaan listrik dengan PLN. Penjajakan dilakukan agar rumah yang telah diperbaiki bisa dipasangi listrik secara gratis oleh PLN.

“Saya akan menandatangani kerja sama dengan PLN untuk pemasangan instalasi listrik di rumah masyarakat yang merupakan hasil program bedah rumah, baik itu dari provinsi maupun kabupaten,” ucap Lihadnyana.

Lihadnyana pun menambahkan pemerintah memiliki tanggung jawab kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, siapapun yang membantu pasti diterima dengan baik. Pihak-pihak yang membantu juga akan mempercayai pemerintah dan penerima bantuan manakala mereka sudah melihat bantuannya dimanfaatkan.

“Tumbuh kepercayaan dari mereka para pemberi bantuan. APBD kita tahun ini fokus ke infrastruktur khususnya jalan. Sehingga, bantuan dari seluruh pihak diterima dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuh Penjabat Bupati yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini.

Baca juga: Palangka Raya luncurkan program PEP untuk tanggulangi kemiskinan

Baca juga: Mensos: Program Pena atasi kemiskinan ekstrem dengan anggaran terbatas