Jakarta (ANTARA) - Delegasi Indonesia memaparkan mengenai pentingnya Indonesia National Single Window (INSW) sebagai salah satu upaya membantu jalannya arus logistik yang efisien dalam sidang 48th Facilitation Committee Meeting (FAL ke-48) yang digelar di London, Inggris.

"Dengan adanya harmonisasi dan standardisasi antar kementerian/lembaga, Indonesia memaparkan NSW secara komprehensif untuk menunjukkan kepada negara anggota IMO lainnya bahwa INSW ini sangat membantu jalannya arus logistik yang efisien," kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Capt Hendri Ginting dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Sidang 48th Facilitation Committee Meeting (FAL ke-48) resmi digelar oleh Organisasi Maritim Dunia atau International Maritime Organization (IMO) pada tanggal 8-12 April 2024 di Markas Besar IMO di London.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub sebagai Maritime Administration menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi Pemerintah pada Organisasi Maritim Internasional dan/atau lembaga internasional di bidang pelayaran lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertulis pada pasal 45 Perpres 23/2022.

Ginting menjelaskan bahwa INSW dimaksudkan untuk mendukung penyederhanaan tata niaga ekspor-impor, integrasi proses bisnis, perizinan berusaha, peningkatan pengawasan PNBP, hingga billing system pada titik temu antarmoda transportasi seperti pelabuhan serta diharapkan nantinya dapat mencakup seluruh proses sepanjang rantai pasok (supply chain).

“INSW ini turut mendukung pengembangan ekosistem logistik nasional,” ucap Ginting.

Menurut Ginting hal itu sangat penting sebab sudah 264 wilayah kantor pelabuhan di Indonesia yang telah menerapkan Inaportnet sebagai salah satu bagian penting dalam pembangunan Maritime Single Window yang terintegrasi dalam sistem INSW, khususnya SSm Pengangkut di tahun 2024.

Dia menjelaskan penerapan Inaportnet di pelabuhan merupakan komitmen Indonesia untuk menerapkan sistem online guna mempermudah kegiatan layanan kedatangan dan/atau keberangkatan sarana pengangkut termasuk bongkar/muat barang di pelabuhan.

Namun demikian, hal ini perlu terus ditingkatkan dan diperluas agar dapat dicapai harmonisasi sistem di antara seluruh institusi di semua negara, sehingga selayaknya mendapat perhatian yang serius dari semua pemangku kepentingan di pelabuhan.

Baca juga: Menkeu dorong sinergi K/L untuk INSW demi kemajuan sektor logistik RI
Baca juga: Pemerintah akselerasi transformasi digital perdagangan internasional

Selanjutnya: Atase Perhubungan pada KBRI

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024