"Mempolitisasi kelebihan kapasitas atau masalah ekonomi dan perdagangan lain dan secara sewenang-wenang mengaitkannya dengan isu keamanan adalah tindakan yang melanggar hukum ekonomi dan merugikan industri miliknya sendiri serta stabilitas ekonomi global," kata Mao Ning saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China pada Selasa (9/4).
Menkeu AS Janet Yellen melakukan lawatan ke Guangzhou dan Beijing China selama empat hari pada 6-9 April 2024.
Dalam kunjungannya tersebut, Yellen bertemu dengan Perdana Menteri China Li Qiang, Menteri Keuangan Lan Fo'an, mantan wakil perdana menteri Liu He, hingga Gubernur Bank Rakyat China (PBOC) Pan Gongsheng.
"China percaya bahwa semua pihak perlu menghormati prinsip-prinsip dasar ekonomi pasar seperti persaingan yang adil dan kerja sama, serta menangani perselisihan perdagangan dengan baik sejalan dengan aturan WTO agar dapat menjaga industri global dan rantai pasok tetap stabil," ucap Mao Ning.
Mao Ning juga menyebut bahwa di dunia yang terglobalisasi, negara-negara perlu melihat permintaan dan potensi pasar global pada masa depan untuk melihat apakah terdapat kelebihan kapasitas.
Baca juga: Presiden Xi Jinping dan Joe Biden bahas isu China-AS melalui telepon
"Keseimbangan antara pasokan dan permintaan global bersifat relatif, sedangkan ketidakseimbangan adalah hal yang lumrah. Cara terbaik untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut adalah dengan membiarkan pasar berperan sesuai hukum ekonomi," ujar Mao Ning.
Dalam pernyataan resminya, Yellen mengungkapkan kekhawatirannya mengenai produk-produk China yang sangat murah dan mengancam perusahaan-perusahaan asing.
Ia menyebut selama satu dekade terakhir, dukungan besar-besaran pemerintah China menyebabkan baja murah China membanjiri pasar global dan menghancurkan industri di seluruh dunia, termasuk di AS.
Kekhawatiran terhadap kelebihan kapasitas industri juga dirasakan oleh negara-negara sekutu di Eropa, Jepang, Meksiko, Filipina, dan negara-negara berkembang lainnya.
Namun, AS tidak mengancam akan menggunakan tarif baru terhadap produk kendaraan listrik, baterai, panel surya dan barang energi ramah lingkungan tersebut.
Baca juga: China: RUU soal TikTok di AS cermin persaingan tidak sehat
Baca juga: China sebut subsidi insentif pajak AS untuk cip domestik diskriminatif
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
