Lemsaneg harus dapat mempertanggungjawabkan mengapa hal ini bisa terjadi, mengingat pertaruhannya ialah kedaulatan dan harga diri bangsa dan negara."
Jakarta (ANTARA News) - DPP Partai NasDem menyatakan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) memiliki tanggung jawab terhadap isu penyadapan atas pejabat pemerintah Indonesia oleh Australia karena kedaulatan dan harga diri bangsa dipertaruhkan.

"Indonesia memiliki Lemsaneg yang seyogyanya memainkan peran strategis dalam hal perlindungan sistem keamanan nasional," kata Ketua DPP Bidang Hubungan Luar Negeri Partai NasDem, Enggartiasto Lukito, di Jakarta, Senin.

Menurut dia, Lemsaneg memiliki peralatan yang cukup signifikan untuk melakukan enkripsi serta program anti penyadapan berbagai komunikasi yang dilakukan oleh pejabat negara baik di dalam dan di luar negeri.

"Teknologi yang dimiliki Lemsaneg sebenarnya sangat mampu menjamin keamanan negara. Pertanyaannya mengapa kasus penyadapan ini bisa terjadi?," kata Enggar.

Lemsaneg, tambah dia, sebaiknya fokus melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Lemsaneg, bukan mengerjakan yang di luar tugas utama Lemsaneg seperti pendataan pemilu.

"Lemsaneg harus dapat mempertanggungjawabkan mengapa hal ini bisa terjadi, mengingat pertaruhannya ialah kedaulatan dan harga diri bangsa dan negara," tegas Enggar.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto mengaku isu penyadapan kepada para pejabat pemerintah Indonesia oleh Australia akan menganggu hubungan bilateral kedua negara.

Menko Polhukam, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin, mengaku telah melakukan langkah kordinasi dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa terkait berita penyadapan para pejabat Pemeritah Indonesia oleh Australia di Media Australia.

Langkah-langkah yang dilakukan, kata Djoko, pertama bahwa pihak Kementerian Luar Negeri akan menghubungi Menlu Australia Julie Bishop untuk menyampaikan bahwa isu tersebut akan membawa dampak yang tidak baik terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Australia.

Kedua, lanjut Djoko, meminta Australia untuk menyampaikanofficial and public explanation mengenai komitmen untuk tidak melakukan penyadapan.

Ketiga, Kemlu akan memanggil Dubes RI di Canberra ke Jakarta untuk "konsultasi" dan mengkaji kerja sama pertukaran informasi antar pemerintah RI dan Australia, termasuk penugasan pejabat Australia di Kedubes Australia di Jakarta.

Kemlu juga akan mereview seluruh kerja sama pertukaran informasi dan kerja sama lainnya dengan Australia, tegas Menko Polhukam.

Seperti diberitakan media, intelijen negeri Kangguru mencoba menyadap pembicaraan telepon yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya serta beberapa menteri senior.

Dokumen rahasia yang dibocorkan oleh Edward Snowden dan diterima media penyiaran Australia Broadcasting Corporation serta harian The Guardian itu menyebutkan presiden dan sembilan orang terdekatnya sebagai target pengintipan.

Pengungkapan tersebut muncul saat hubungan bilateral dua negara tengah meruncing terkait tudingan mata-mata sebelumnya dan isu mengenai penanganan manusia perahu yang melewati Indonesia menuju Australia.

Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signal Directorate, melacak aktivitas telepon seluler Yudhoyono selama 15 hari pada Agustus 2009 saat Kevin Rudd dari Partai Buruh menjabat sebagai perdana menteri.

Dalam daftar target pengintipan tersebut juga terdapat nama Wakil Presiden Boediono yang pekan lalu berada di Australia, mantan wapres Yusuf Kalla, jurubicara bidang luar negeri, menteri bidang keamanan serta menteri komunikasi dan informasi.

ABC mengatakan salah satu dokumen itu berjudul "3G impact and update" yang memetakan upaya intelijen Australia untuk mengimbangi pertumbuhan teknologi 3G di Indonesia dan seluruh kawasan Asia Tenggara.

Terdapat sejumlah pilihan pemintasan dan direkomendasikan untuk memilih salah satu diantaranya untuk diaplikasikan kepada target - dalam hal ini pemimpin Indonesia, demikian dilaporkan ABC.

Pengungkapan terakhir dokumen Snowden tersebut muncul hanya beberapa minggu setelah adanya laporan yang mengklaim bahwa pos-pos diplomatik Australia di luar negeri, termasuk Jakarta, terlibat dalam jaringan luas pengintaian yang dipimpin AS, yang memantik reaksi kemarahan dari Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa.

Laporan ini kemudian disusul dengan laporan lain dari the Guardian awal bulan ini bahwa Australia dan Amerika Serikat menjalankan operasi pengintaian bersama terhadap Indonesia saat digelarnya pertemuan iklim PBB di Bali pada 2007.  (S037/Z003)

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013