"Sejauh ini belum ada dampak dari peningkatan eskalasi di Timur Tengah terhadap Provinsi Sumbar," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Kamis.
Meskipun tidak ada dampak langsung, Pemerintah Provinsi Sumbar tetap mengantisipasi efek dari eskalasi di Timur Tengah, terutama di sektor perdagangan dari dan ke Sumbar.
Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Sumbar juga masih menelusuri ada atau tidak Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya asal Ranah Minang yang berada daerah konflik.
"Sampai sekarang kita belum mendapatkan informasi ada atau tidak warga asal Sumbar di daerah terdampak konflik Timur Tengah," kata Gubernur.
Mahyeldi menambahkan masyarakat di Ranah Minang selama ini terus berada di barisan pro kemerdekaan bagi Tanah Palestina dari jajahan Zionis Israel.
Hal itu juga sejalan dengan komitmen Soekarno bahwa selama kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka belum sepenuhnya dicapai, maka Indonesia, termasuk masyarakat Minangkabau akan terus mendukung rakyat Palestina.
"Masyarakat Minangkabau akan terus mendoakan kemerdekaan Palestina dan berharap perdamaian segera terwujud," ujar eks Wali Kota Padang itu.
Gubernur yang kerap disapa Buya tersebut menilai sejauh ini pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah berbuat maksimal untuk kemerdekaan Palestina, misalnya mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera menghentikan genosida yang dilakukan Israel.
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumbar Endang Kurnia Saputra mengatakan ketegangan di wilayah Timur Tengah beberapa waktu lalu tidak terlalu berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia termasuk di Sumbar.
"Tidak terlalu banyak dampaknya. Mungkin yang banyak itu mempengaruhi inflasi di negara Timur Tengah karena disrupsi suplai di kawasan itu," kata Endang.
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
