Hadi ungkap mayoritas pengaduan ke Kemenkopolhukam soal sengketa lahan

"50 persen atau lebih, adalah permasalahan agraria, permasalahan tanah, permasalahan sengketa tumpang tindih, permasalahan semuanya adalah permasalahan rakyat,"

Jakarta (ANTARA) -

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa mayoritas pengaduan masyarakat (dumas) yang dilaporkan ke Kemenkopolhukam adalah terkait dengan sengketa lahan atau permasalahan agraria.

Menurutnya pengaduan terkait agraria itu mencapai lebih dari 50 persen dari total pengaduan yang diterima. Dengan begitu, menurutnya tugas yang diemban oleh Kemenkopolhukam sangat berat.

"50 persen atau lebih, adalah permasalahan agraria, permasalahan tanah, permasalahan sengketa tumpang tindih, permasalahan semuanya adalah permasalahan rakyat," kata Hadi saat kegiatan halal bi halal di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan bahwa permasalahan agraria yang dialami oleh rakyat itu harus diselesaikan. Dia mengaku pengalaman sebelumnya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) menjadi modal untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

Selain itu, dia mengatakan bahwa banyak tugas lainnya yang perlu diselesaikan karena kementerian tersebut harus menjaga stabilitas nasional, mulai dari aspek politik, hukum, dan keamanan. Menurutnya stabilitas tersebut bisa tercipta, antara lain dengan berkoordinasi bersama kementerian dan lembaga lain.

"Kita bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh negara, di lingkungan Kementerian Polhukam ini berkat kerjasama," kata dia.

Untuk itu, dia mengajak para pegawai di Kemenkopolhukam untuk menjadikan momen halal bi halal itu menjadi refleksi bagi pekerjaan sehari-hari demi menjawab permasalahan rakyat.

"Kebersamaan ini adalah satu budaya, satu kebiasaan bagi seluruh warga Indonesia, saling mengisi satu sama lain," kata dia.