Masyarakat punya peran besar dalam pengembangan ekonomi biru Jakarta

Jakarta (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta menyatakan masyarakat mempunyai peran besar dalam pengembangan ekonomi berbasis perairan atau ekonomi biru (blue economy), salah satunya dalam pengelolaan lingkungan.

"Karena masyarakat tinggal di wilayah tersebut. Mereka tentu lebih memahami dan juga mencintai wilayah sendiri," kata Kepala Bidang Kelautan Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta Imam Fitrianto dalam seminar daring terkait "Blue Economy" yang dipantau di Jakarta, Kamis.

Menurut Imam, dalam hal ini, Dinas KPKP mencoba turut serta mengembangkan peran aktif masyarakat dengan membentuk kelompok. Saat ini terdapat delapan kelompok daerah perlindungan laut berbasis masyarakat (DPLBM) yang telah terbentuk.

"Pemprov DKI Jakarta menetapkan suatu lokasi untuk melestarikan suatu kawasan laut untuk dilestarikan ekosistemnya. Kemudian yang melakukan pengelolaannya secara langsung adalah masyarakat itu sendiri," ujarnya.

Selanjutnya, Dinas KPKP DKI juga membentuk 15 kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) untuk melakukan pengawasan serta mencatat dan melaporkan kegiatan yang diduga berdampak buruk bagi ekosistem laut misalnya menangkap ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti bom, ke Dinas KPKP.

Baca juga: Ekonomi biru buka peluang investasi wisata bahari di Jakarta

Tak hanya sebatas pelaporan dan pengelolaan lingkungan, masyarakat juga dapat berperan dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi di tingkat lokal. Masyarakat bisa mengembangkan terkait wisata bahari misalnya menjadikan rumah-rumah mereka sebagai penginapan atau guest house.

"Kemudian kapal-kapal mereka bisa digunakan untuk kegiatan wisata atau penangkapan ikan untuk rekreasi sifatnya. Mereka juga dapat membuat semacam kerajinan tangan dari kerang-kerangan dan baju-baju sebagai suvenir untuk dibawa pulang wisatawan," imbuh Imam.

Peran masyarakat lainnya dalam pengembangan ekonomi biru yakni membantu menyadarkan rekan-rekan mereka agar lebih sadar lingkungan serta dalam berbagai pengambilan keputusan atau kebijakan oleh pemerintah misalnya dalam penyusunan rencana tata ruang laut.

"Blue economy sifatnya tidak eksklusif tetapi inklusif. Masyarakat bisa turut serta berperan dalam pengembangan blue economy ini, malah memang harus ikut terlibat," katanya.

Imam menuturkan Pemerintah Indonesia saat ini gencar mempromosikan ekonomi biru, termasuk dengan membuat kebijakan atau regulasi yang mempromosikan model bisnis tersebut.

Baca juga: Membangun ekonomi Indonesia dari wilayah pesisir

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), imbuhnya, juga sudah memasukkan salah satu indikator untuk pengukuran ekonomi biru Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menekankan pentingnya pengelolaan kelautan dengan baik untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan.

"Saat ini teman-teman di Bappeda juga sedang berproses untuk menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk memasukkan indeks blue economy menjadi salah satu indikator yang perlu dicapai Pemprov DKI Jakarta," ujar Imam.