Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken sebelumnya menyatakan akan menjatuhkan sanksi kepada batalion Netzah Yehuda terkait insiden di Tepi Barat sebelum agresi Israel ke Palestina pada 7 Oktober 2023, demikian menurut media AS Axios pada Sabtu (20/4).
Batalion Netzah Yehuda disebut beranggotakan pemukim Yahudi ortodoks muda dan radikal yang tidak diterima di satuan IDF lainnya.
Atas sanksi tersebut, batalion Netzah Yehuda tidak akan bisa mendapat bantuan dan akses pelatihan militer dari AS.
Selain batalion tersebut, Kemlu AS dilaporkan akan mempertimbangkan sanksi untuk satuan militer dan polisi Israel lain yang melanggar hak asasi rakyat Palestina.
Harian Israel itu melaporkan bahwa AS sudah menyelidiki sejumlah unit militer Israel atas dugaan pelanggaran HAM selama lebih dari satu tahun terakhir.
Seorang sumber AS menyatakan bahwa sanksi tersebut akan melarang Israel mengucurkan dana bantuan militer dari AS untuk membantu batalion Netzah Yehuda membeli persenjataan.
Meski demikian, Israel tentu masih memiliki sumber dana lainnya di luar bantuan AS untuk membiayai batalion itu, kata sumber AS tersebut.
Sementara itu, IDF dengan keras menolak tuduhan bahwa tentara yang tergabung di batalion Netzah Yehuda telah melanggar kode etik.
IDF menyebut batalion tersebut telah berjuang "secara profesional dan gagah berani" di Jalur Gaza.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu (21/4) menegaskan bahwa pihaknya akan menentang sanksi apapun terhadap Israel.
Senada, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir yang berhaluan ekstrem kanan, menyatakan bahwa sanksi kepada unit militer Israel akan menjadi "garis merah".
Sumber: Sputnik
Baca juga: Pakar PBB: Sanksi Israel 'cara satu-satunya capai gencatan senjata'
Baca juga: Menlu Palestina desak pemberlakuan sanksi terhadap Israel
Baca juga: Wakil PM Belgia minta Israel disanksi karena bombardemen Gaza
Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024
