Port Moresby (ANTARA) - Penerimaan secepatnya Palestina sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi langkah untuk mengoreksi ketidakadilan historis yang berkepanjangan, ungkap Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi yang sedang berkunjung di Port Moresby, Papua Nugini, pada Sabtu (20/4).

Wang  menyatakan hal itu dalam sebuah konferensi pers bersama Menlu Papua Nugini Justin Tkatchenko.

PBB harus berupaya menjalankan peran yang diembannya dalam menanggapi berbagai tantangan global, dan Dewan Keamanan PBB harus melakukan tugasnya untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia, tutur Wang, sembari menyatakan bahwa komunitas internasional menaruh rasa ketidakpuasan dan kekecewaan yang mendalam terhadap Amerika Serikat (AS) atas hak veto tunggal yang menolak keanggotaan penuh Palestina di PBB baru-baru ini.
 
   Para perwakilan memberikan suara pada rancangan resolusi yang merekomendasikan kepada Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang agar "Negara Palestina diterima menjadi anggota PBB" dalam pertemuan Dewan Keamanan di markas besar PBB di New York, pada 18 April 2024. Amerika Serikat pada hari Kamis memberikan suara menentang permintaan Palestina untuk keanggotaan penuh PBB di Dewan Keamanan. (Xinhua/Xie E)

Keanggotaan penuh di PBB secepatnya bagi Palestina merupakan langkah untuk mengoreksi ketidakadilan historis yang berkepanjangan, demikian ditekankan oleh Wang. Dia menambahkan bahwa hal ini merupakan kewajiban internasional yang harus dipenuhi oleh setiap negara anggota PBB

Namun, AS lagi-lagi melakukan penentangan terhadap moralitas internasional dan komunitas internasional secara terbuka, meninggalkan satu catatan yang sangat tidak terhormat lainnya dalam sejarah, kata menlu China tersebut.

Keanggotaan penuh di PBB bagi Palestina seharusnya tidak muncul sebagai hasil negosiasi Israel-Palestina, tetapi sebagai prasyarat setara yang diberikan kepada Palestina untuk melakukan negosiasi, yang berperan sebagai langkah penting untuk mewujudkan solusi dua negara, urai Wang.

Ini tidak berarti bahwa kondisi yang ada tidak memungkinkan Palestina untuk menjadi negara anggota PBB sepenuhnya, tetapi keadilan itu masih lama terwujud, ujar Wang, seraya menyatakan bahwa AS harus bertindak untuk menunjukkan klaim dukungannya terhadap solusi dua negara.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2024