"Ini salah satu MPP yang kami resmikan secara virtual beberapa waktu lalu. Hari ini saya senang bisa berkunjung. Mudah-mudahan ini menjadi tempat untuk rakyat mendapatkan pelayanan yang terintegrasi," kata Anas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Hal itu disampaikan Anas saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat, Selasa.
Dalam mendukung penyelenggaraan layanan yang terpadu, terdapat 15 instansi yang bergabung dan ada 90 jenis layanan yang diintegrasikan di MPP yang diresmikan pada Juli 2023 itu.
Baca juga: Azwar Anas: Reformasi birokrasi tematik perlu didorong lintas sektor
Menteri Anas menekankan penyelenggaraan MPP harus mengutamakan fungsi, bukan megahnya gedung. Menurutnya, bangunan MPP tidak harus megah, namun yang terpenting fungsinya harus optimal.
"MPP intinya adalah mengintegrasikan berbagai layanan dari berbagai dinas, instansi vertikal, kementerian, maupun swasta. MPP menjadi cara pemerintah untuk mengintegrasikan layanan yang cepat, mudah, murah, dan transparan dalam satu tempat," jelas mantan Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, itu.
Ia menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo telah meresmikan jalan tol fisik dan kini saatnya membangun jalan tol pelayanan publik melalui transformasi digital pemerintah.
Terdapat empat ekosistem pelayanan terintegrasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu pelayanan langsung (direct services), pelayanan bergerak (mobile services), pelayanan mandiri (self services), dan MPP digital (electronic services).
"Untuk mempercepat layanan digital terpadu di MPP Kubu Raya ini tentu perlu adanya penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk antara pemerintah pusat dan daerah," kata Anas.
Baca juga: Menteri PANRB resmikan 16 MPP, ajak layanan publik ke portal nasional
Baca juga: Kementerian PANRB dorong digitalisasi di mal pelayanan publik
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
