Gunungkidul (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, membuka pendaftaran panitia pemilihan kecamatan (PPK) Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

Anggota KPU Kabupaten Gunungkidul Supami di Gunungkidul, Rabu, mengatakan jumlah PPK setiap kapanewon/kecamatan lima orang.

"Hari ini, pendaftaran PPK sudah dibuka. Total kebutuhan PPK untuk Pilkada 2024 sebanyak 90 orang yang tersebar di 18 kapanewon," katanya.

Supami mengatakan bahwa pendaftar harus mengisi formulir daftar riwayat hidup, surat pendaftaran, dan surat pernyataan dapat diunduh di laman kab-gunungkidul.kpu.go.id. Kelengkapan dokumen dapat disampaikan ke KPU Kabupaten Gunungkidul mulai Rabu hingga Senin (29/4).

Dokumen dalam bentuk digital tersebut dapat dikirim melalui siakba.kpu.go.id, sedangkan dokumen fisik dikirim paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis pada tanggal 6—8 Mei 2024.

"Calon pendaftar bisa langsung ke Kantor KPU Kabupaten Gunungkidul untuk informasi lengkapnya," katanya.

Menyinggung soal honor PPK, dia menyebutkan sama dengan honor PPK Pemilu 2024. Pada Pemilu 2024, ketua PPK mendapat honor Rp2,5 juta per bulan dan anggota sebesar Rp2,2 juta/bulan.

Honor tersebut diberikan per bulan sesuai anggaran di lampiran naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul dengan KPU dan badan pengawas pemilu (bawaslu) setempat.

Sementara itu, Kepala BKAD Gunungkidul Putro Sapto Wahyono mengatakan bahwa penyaluran dana hibah mengacu pada NPHD dua tahap. Dana hibah tahap kedua akan diberikan pada bulan Mei 2024.

Total dana hibah tersebut mencapai Rp48,4 miliar. Penyaluran tahap pertama pada bulan Desember 2023 dengan besaran Rp19,36 miliar atau 40 persen dari total kebutuhan anggaran. Sisanya sebesar Rp29,05 miliar yang pencairannya pada bulan Mei 2024.

Dari total dana tersebut, KPU Kabupaten Gunungkidul mendapatkan alokasi sebesar Rp37,03 miliar dan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul memperoleh Rp10,39 miliar.

"Porsi penyaluran tersebut mendasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.91./435/SJ tentang Pendanaan Pilkada 2024," katanya.

Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:

1. Pada tanggal 27 Februari—16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;

2. Pada tanggal 24 April—31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;

3. Pada tanggal 5 Mei—19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

4. Pada tanggal 31 Mei—23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

5. Pada tanggal 24—26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon;

6. Pada tanggal 27—29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon;

7. Pada tanggal 27 Agustus—21 September 2024: Penelitian persyaratan calon;

8. Pada tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon;

9. Pada tanggal 25 September—23 November 2024: Pelaksanaan kampanye;

10. Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan

11. Pada tanggal 27 November—16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

1. Pada tanggal 27 Februari—16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;

2. Pada tanggal 24 April—31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;

3. Pada tanggal 5 Mei—19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

4. Pada tanggal 31 Mei—23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

5. Pada tanggal 24—26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon;

6. Pada tanggal 27—29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon;

7. Pada tanggal 27 Agustus—21 September 2024: Penelitian persyaratan calon;

8. Pada tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon;

9. Pada tanggal 25 September—23 November 2024: Pelaksanaan kampanye;

10. Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan

11. Pada tanggal 27 November—16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Pewarta: Sutarmi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024