Dukungan ini khususnya dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Melalui pengembangan dan pengelolaan standar nasional (SNI), BSN memastikan standardisasi dan kepatuhan yang diperlukan. Standardisasi manajemen SPBE melalui SNI membantu dalam penerapan SPBE dengan mendorong keterpaduan, interoperabilitas, dan kemudahan dalam penggunaan sistem atau aplikasi yang dibagi bersama," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan bahwa sebelum terdapatnya pedoman manajemen SPBE yang ditetapkan maka SNI dapat berperan sebagai panduan implementasi manajemen SPBE.
Sehingga transformasi digital pemerintah dapat tetap berjalan sembari pedoman manajemen SPBE untuk ditetapkan.
Baca juga: BSN terbitkan SNI dukung pelaksanaan SPBE melalui layanan akreditasi
Standardisasi SPBE menjadi penting dalam penerapan GovTech yang kini sedang dikebut oleh pemerintah.
Adanya suatu standar akan memudahkan dalam implementasi serta keberlanjutan transformasi layanan kepada masyarakat yang berbasis digital.
Anas mengatakan bahwa kini saatnya bagi pemerintah untuk fokus dalam pembangunan 'jalan tol pelayanan publik' melalui transformasi digital.
"Sebagaimana jalan tol fisik meningkatkan konektivitas, jalan tol pelayanan publik akan memperkuat aksesibilitas layanan publik secara efisien melalui inovasi digital. Mudah-mudahan apa yang diprogramkan dan dikerjakan oleh BSN akan terus bisa lebih berdampak," harap mantan Kepala LKPP ini.
Baca juga: Menteri PANRB-BSN bahas evaluasi standardisasi instrumen SPBE
Sementara itu, Kepala BSN Kukuh S. Achmad yang juga Ketua Komite Akreditasi Nasional menyampaikan bahwa dalam Pasal 46 Ayat 3 Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE disebutkan bahwa pelaksanaan manajemen SPBE yang terdiri dari delapan aspek berpedoman pada Standar Nasional Indonesia (SNI).
Hal ini berarti ketika Presiden memerintahkan untuk dilakukannya transformasi digital pada pemerintahan Indonesia, maka perlu ada pemenuhan standar pada masing-masing aspek tersebut agar terciptanya manajemen SPBE yang berkualitas.
Kukuh juga menyebutkan bahwa berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pemenuhan akan SNI harus diikuti dengan proses penilaian kesesuaian oleh lembaga penilaian kesesuaian yang diakui oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
"Sehingga penggunaan SNI untuk penerapan SPBE harus terus digenjot, kalau perlu diwajibkan. Dengan demikian, lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi oleh KAN dapat melakukan penilaian terkait dengan penerapan SPBE oleh instansi pemerintah," pungkas Kukuh.
Baca juga: BSN: Standardisasi beri dampak peningkatan ekonomi di Indonesia
Baca juga: Menteri Anas dorong penguatan digitalisasi layanan di MPP Kubu Raya
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
