“Meminta pemerintah nantinya menghitung ulang kebutuhan beras dalam program tersebut untuk memastikan ketersediaan pasokan beras dalam negeri tetap mencukupi sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Diketahui, salah satu program yang diusung oleh Presiden terpilih 2024-2029 tersebut adalah program makan siang gratis. Untuk merealisasikan program itu, dibutuhkan sekitar 6,7 ton beras per tahun.
Apabila program tersebut nantinya diterapkan, ia mendorong pemerintah menyiapkan stok beras yang akan diperlukan.
Maka dari itu, untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dan program-program yang berkaitan dengan pangan, khususnya beras, Bamsoet meminta pemerintah, yaitu Kementerian Pertanian (Kementan), untuk berupaya meningkatkan produksi beras dalam negeri
“Pemerintah juga harus menjamin agar prioritas pengadaan beras bukan melalui kebijakan impor, melainkan peningkatan produksi dari dalam negeri,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk mempersiapkan anggaran yang sesuai untuk program tersebut dan memastikan target dari program tersebut tepat sasaran, yakni ditujukan bagi 82,9 juta anak-anak, termasuk yang masih belum sekolah.
Terakhir, Bamsoet meminta pemerintah untuk memastikan dana program makan siang gratis tidak akan mengambil dana dari anggaran program bantuan sosial (bansos) ataupun tidak akan menjadi alasan untuk dilakukannya penambahan impor beras yang dapat merugikan petani.
Dirinya berharap program ini justru dapat menjadi momen bagi para petani dalam negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas beras dari dalam negeri.
“MPR meminta pemerintah memberikan dukungan dan arahan kepada petani dalam rangka mewujudkan program-program di masa pemerintahan presiden terpilih nanti,” pungkasnya.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
