Heru menekankan pentingnya sosialisasi UU DKJ kepada anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi DKI Jakarta di Ancol, Jakarta Utara, Selasa.
"Saya ingin menyampaikan kondisi Jakarta terkini. Ibu-ibu selaku pendamping dari para pejabat tentunya harus memahami ini. UU DKJ telah disahkan. Namun perpindahan ibu kota masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diterbitkan Presiden RI," kata Heru.
Heru menyebutkan, perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur harus disambut dengan baik. Salah satunya dengan melakukan pengembangan untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global.
Baca juga: Swasta memiliki peran besar wujudkan Jakarta kota global
Hal tersebut mengingat Jakarta menjadi magnet bagi perekonomian nasional. "Saya rasa, 15 tahun ke depan, Kota Jakarta masih menjadi pusat (center) dari kota-kota lain. Ibu Kota Negara (IKN) sedang bertumbuh, Jakarta terus melaju," katanya.
"Kita harus bisa mempertahankan ini, antara lain dengan mempertahankan tugas ibu-ibu sekalian, baik PKK maupun DWP untuk mendukung suaminya dalam menjalankan tugas dengan baik," kata Heru.
Baca juga: Swasta memiliki peran besar wujudkan Jakarta kota global
Hal tersebut mengingat Jakarta menjadi magnet bagi perekonomian nasional. "Saya rasa, 15 tahun ke depan, Kota Jakarta masih menjadi pusat (center) dari kota-kota lain. Ibu Kota Negara (IKN) sedang bertumbuh, Jakarta terus melaju," katanya.
"Kita harus bisa mempertahankan ini, antara lain dengan mempertahankan tugas ibu-ibu sekalian, baik PKK maupun DWP untuk mendukung suaminya dalam menjalankan tugas dengan baik," kata Heru.
Heru meminta Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sigit Wijatmoko untuk memberikan sosialisasi tentang isi dari UU DKJ kepada Tim Penggerak PKK dan DWP, mulai dari hak-hak dan kewenangan Pemprov DKI, sumber daya manusia, hak kepegawaian dan seterusnya.
Sosialisasi tersebut agar masyarakat Jakarta memahami isi UU DKJ secara lebih detail yang akan bermanfaat dalam melakukan pembinaan PKK dan kerajinan daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Ini perlu diketahui karena nanti dibutuhkan ibu-ibu dalam perjalanan membina PKK dan Dekranasda yang tentunya bersentuhan dengan masyarakat. Pak Aspem silakan jadwalkan waktu untuk memaparkan detail UU DKJ yang telah disahkan," kata Heru.
Baca juga: Polri pindahkan personel ke IKN bertahap mulai pertengahan 2024
Baca juga: Polri pindahkan personel ke IKN bertahap mulai pertengahan 2024
Pj Ketua Tim Penggerak PKK Mirdiyanti Heru mengatakan, kegiatan halal bihalal seperti ini penting diselenggarakan untuk mempererat tali silaturahmi dan sinergi untuk bersama-sama merumuskan pembangunan kota.
"Acara hari ini diharapkan dapat memperkuat jalinan tali silaturahmi dan sinergi antara Tim Penggerak PKK, DWP, dan Dekranasda DKI Jakarta untuk terus dapat berkontribusi pada Kota Jakarta melalui program-program Pemprov DKI," kata Mirdiyanti.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meyakini, pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) merupakan hal yang terbaik untuk Jakarta.
"Pertama tentunya kita apresiasi. UU DKJ sudah disahkan, Bapak Presiden sudah tanda tangan. Tentunya, itu diberikan yang terbaik untuk Jakarta," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (29/4).
Heru berharap Jakarta bisa secepatnya menerapkan pasal-pasal yang tertuang dalam UU DKJ tersebut.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
