Sehingga berbagai persoalan perumahan rakyat itu akan lebih cepat diselesaikan dan program utama pemerintah untuk menyelesaikan backlog nasional kita sebanyak 9,7 juta (rumah) itu bisa selesaiJakarta (ANTARA) - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) melaporkan kepada Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin perihal beberapa permasalahan perumahan rakyat.
"Kami melaporkan beberapa perkembangan yang terjadi di dunia perumahan kita," kata Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono saat jumpa pers usai pertemuan yang berlangsung tertutup dengan Wapres di Istana Wapres, Jakarta, Selasa.
"Tahun lalu FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) yang menjadi program pemerintah kita, kuotanya 220 ribu (unit). Alhamdulillah tercapai sepenuhnya. Tahun ini ada masalah, ketika kuota yang diketok 160 ribu (unit)," kata Ari.
Menurut dia, jumlah tersebut jauh dari jumlah rumah yang diperlukan oleh rakyat. Ia memprediksi, kuota 160 ribu unit akan habis pada pertengahan tahun.
Usai mencoba berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, Himperra memperoleh jawaban dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bahwa secara prinsip, kuota FLPP tersebut telah disetujui untuk sama jumlahnya dengan tahun yang lalu.
"Menkeu telah menyampaikan kuotanya itu disetujui sama dengan tahun lalu, tetapi di pelaksananya belum ada. Oleh karena itu, kami meminta bantuan Bapak Wakil Presiden," ujar Ari.
Selain itu, Himperra juga memberikan saran kepada Wapres agar keberadaan bank tanah dapat membesar dan menjadi alat distribusi tanah oleh pemerintah kepada rakyat yang memerlukan.
Ari juga mengatakan bahwa Himperra menitipkan masukan kepada pemerintah yang akan datang melalui Wapres agar pemerintah memiliki kementerian yang khusus menangani masalah perumahan rakyat.
"Sehingga berbagai persoalan perumahan rakyat itu akan lebih cepat diselesaikan dan program utama pemerintah untuk menyelesaikan backlog nasional kita sebanyak 9,7 juta (rumah) itu bisa selesai," katanya.
Turut hadir dalam pertemuan dengan Wapres, yakni Sekretaris Jenderal DPP Himprerra Andi Anzhar Cakra Wijaya, Bendahara Umum DPP Himperra Nurhadi, Ketua Bidang OKK DPP Himperra Aviv Mustaghfirin, Ketua Bidang Kelembagaan, Instansi, Asosiasi, dan Hubungan Luar Negera Himperra Ester Yvonne, Ketua Bidang Kerja Sama Lembaga Negara, Pemerintahan, dan KBPU DPP Himperra Akhmad Syarbini serta Direktur Eksekutif DPP Himperra Eva Yusvita.
Sementara itu, Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, dan Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas.
Baca juga: Bamsoet minta Himperra dan Pemerintah tingkatkan sinergi atasi backlog
Baca juga: Himperra ingin PUPR terbitkan ketetapan izin rusun bertingkat rendah
Baca juga: Kementerian PUPR inginkan Himperra tingkatkan bangun rumah subsidi
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
