Bank Indonesia selaku otoritas moneter harus secepatnya menstabilkan nilai tukar dan inflasi dengan kebijakan moneternya.Banda Aceh (ANTARA) - Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh Chenny Seftarita meminta Bank Indonesia (BI) segera menstabilkan nilai tukar dengan kebijakan moneter untuk menghentikan laju inflasi Aceh 2024 yang berpeluang meningkat.
"Dalam konteks makro ekonomi, Bank Indonesia selaku otoritas moneter harus secepatnya menstabilkan nilai tukar dan inflasi dengan kebijakan moneternya," kata Chenny Seftarita, di Banda Aceh, Selasa.
Chenny menyampaikan, inflasi di Indonesia termasuk Aceh berpotensi meningkat, disebabkan oleh kenaikan inflasi global (imported inflation) di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi dunia dan kenaikan harga barang secara pesat (cost push inflation).
Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akhir-akhir ini berimbas pada meningkatnya harga barang impor. Kondisi ini akan berdampak pada besarnya ongkos (biaya) produksi barang dalam negeri.
Faktor lainnya, kata dia lagi, adalah perubahan iklim (climate change) yang turut berpengaruh terhadap menurunnya produksi komoditas volatile food seperti beras dan bawang merah. Terlebih lagi, Aceh masih mengandalkan pasokan komoditas pertanian dari daerah lain.
"Cuaca ekstrem dan ketergantungan yang besar dari daerah lain (seperti di Provinsi Sumatera Utara) pada komoditas pertanian, serta jalur distribusi barang yang tergolong mahal dan berpotensi terhambat juga sangat berpengaruh terhadap inflasi di Aceh," ujarnya.
Karena itu, Chenny berharap BI dan Pemerintah Aceh melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus bekerja keras mengarahkan inflasi di dalam rentang yang wajar, yakni sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen serta menjaga stabilitas daya beli.
"Strategi TPID, yaitu 4K yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif masih menjadi senjata andalan dalam upaya stabilitas inflasi," katanya lagi.
Dia juga meminta pemerintah memperhatikan pengawasan terhadap distribusi barang, penegakan hukum bagi pelanggar penimbunan barang, pengadaan subsidi beras bagi masyarakat miskin, serta pasar murah guna menghindari ulah spekulan yang nakal di pasar.
Untuk jangka panjang, ujar dia, pemerintah juga perlu memberikan insentif dan stimulus bagi sektor pertanian terutama kepada petani padi mengingat potensi besar pengembangannya, sedangkan di sisi lain kesejahteraan petani padi masih rendah.
"Lebih jauh lagi perlu direalisasikan hilirisasi di sektor pertanian, sehingga menciptakan nilai tambah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," kata Chenny pula.
Baca juga: Bank Indonesia serap SBN di pasar untuk stabilkan rupiah
Baca juga: Anggota DPR apresiasi kebijakan BI stabilkan rupiah saat pandemi
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
