"Khusus untuk PUPR, Gunung Ruang itu karena mau dikosongkan, yang diprioritaskan adalah relokasi," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai menghadiri rapat terbatas penanganan pengungsi erupsi Gunung Ruang di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan, pemerintah provinsi setempat mencatat ada sekitar 301 kepala keluarga (KK) yang harus direlokasi dari sekitar lokasi kejadian, menyusul niat pemerintah untuk menjadikan wilayah terdampak erupsi sebagai ruang konservasi alam.
"Karena di Gunung Ruang itu harus kosong, itu jadi wilayah konservasi," katanya.
Dikatakan Basuki bangunan RISHA yang dialokasikan Kemen PUPR bersifat permanen, namun memiliki kelebihan yang mudah dan cepat untuk didirikan jika dibandingkan dengan material bangunan pada umumnya.
Bangunan RISHA akan ditempatkan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, pada areal lahan yang sedang dikondisikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Sebanyak 100 unit bangunan RISHA akan dikirim dari gudang persediaan di Medan, Jakarta, dan Manado, sementara sisanya didatangkan dari Surabaya, kata Basuki menambahkan.
"Tanahnya sudah ada. Sekarang lagi mau dicek Pak Menteri ATR/BPN," katanya.
Dilansir dari laman Kemen PUPR, RISHA adalah penemuan teknologi konstruksi knock down yang dapat dibangun dengan waktu cepat, sehingga disebut sebagai teknologi instan.
RISHA menggunakan bahan beton bertulang pada staruktur utamanya. Inovasi ini didasari oleh kebutuhan akan percepatan penyediaan perumahan dengan harga terjangkau dengan tetap mempertahankan kualitas bangunan sesuai dengan standar (SNI).
Sebelumnya pada Februari 2023, Direktorat Jenderal Perumahan Kemen PUPR memanfaatkan 200 unit RISHA untuk merelokasi warga korban gempa Cianjur, Jawa Barat.
"RISHA itu rumah yang biasa, kayak di Cianjur gitu, jadi cepat bangunnya," kata Basuki.
Terkait alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk merelokasi korban erupsi Gunung Ruang, Basuki menyebut seluruhnya akan ditanggung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setelah melalui proses audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kita bangun dulu. Nanti kalau sudah selesai, baru BPKP masuk, baru dibayar. BNPB yang bayar," katanya saat ditanya tentang kebutuhan anggaran relokasi.
Baca juga: Presiden Jokowi pimpin ratas bahas relokasi korban erupsi Gunung Ruang
Baca juga: Kemensos tingkatkan layanan bantuan bagi pengungsi Gunung Ruang
Baca juga: KRI Kakap-811 evakuasi 488 warga terdampak erupsi Gunung Ruang
Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024
