Dalam sejarah perekonomian Indonesia, reformasi ekonomi terbukti membawa Indonesia bangkit dan tumbuh setelah terhantam krisis keuangan Asia pada 1997.
"Sejak saat itu reformasi serius sedang dilakukan, memperkuat kerangka kebijakan perekonomian Indonesia, dan upaya tersebut harus terus dilakukan, agar selalu meningkat terutama dari sisi efisiensi, produktivitas," kata Jiro kepada ANTARA dan CNBC saat ditemui di sela-sela rangkaian kegiatan Pertemuan Tahunan ADB ke-57 di Tbilisi, Georgia, Senin.
Reformasi juga dilakukan untuk mengembangkan lingkungan bisnis atau dunia usaha yang semakin kondusif dan bergairah sehingga dapat meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Saat ini, ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,05 persen secara kumulatif sepanjang 2023. Seluruh lapangan usaha tumbuh positif pada 2023.
Pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama dan kedua pada 2024 diperkirakan lebih tinggi dari triwulan IV-2023, didukung permintaan domestik yang tetap kuat.
Selain itu, menurut Jiro, reformasi ekonomi juga harus mendorong sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal itu dilakukan untuk merespons isu perubahan iklim yang berdampak pada keberlanjutan perekonomian dan kemajuan pembangunan baik di Indonesia maupun global.
Sumber baru pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan termasuk ekonomi hijau dengan sumber pertumbuhan dari industri hijau. Pengambilan kebijakan perlu untuk mengintensifkan hal tersebut, dan Indonesia terus melanjutkan upayanya membangun ekonomi hijau.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan keberlanjutan reformasi ekonomi untuk menjadikan Indonesia negara maju pada tahun 2045 mendatang.
Baca juga: ADB berikan komitmen pendanaan sebesar 23,6 miliar dolar AS pada 2023
“Indonesia menargetkan menjadi salah satu negara maju pada tahun 2045. Kita dapat mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dengan menerapkan kebijakan reformasi ekonomi dan keluar dari jebakan pendapatan menengah,” kata Menko Airlangga dalam Southeast Asia Health Security Roundtable Series di Jakarta pada 29 November 2023.
Dalam kesempatan itu, Menko Airlangga menjelaskan bahwa pihaknya telah merumuskan strategi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem dan menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2024.
Strategi utama yang dilakukan yakni dengan menggabungkan Perlindungan Sosial dengan Program Pemberdayaan Masyarakat dan mengurangi kantong kemiskinan. Hal itu didasari oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatatkan angka kemiskinan ekstrem pada bulan Maret 2023 tercatat sebesar 1,12 persen.
Tidak hanya berfokus pada penguatan ekonomi nasional, Indonesia juga menguatkan posisinya di kancah global dengan turut berperan dalam peluncuran Pandemic Fund semasa Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 sebagai arsitektur keuangan untuk kesiapsiagaan, pencegahan, dan respon penyakit.
Baca juga: ADB: Konsumsi domestik dan manajemen makroekonomi dukung ekonomi RI
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024
