Anas menyampaikan itu saat menerima audiensi Hassanudin di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin.
"Saya tadi pesan kepada beliau bahwa sesuai arahan Presiden untuk mendorong kinerja para kepala daerah dan mendorong birokrasi berdampak,” kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa dini hari.
Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Jokowi agar setiap instansi pemerintah diminta untuk melakukan reformasi birokrasi yang berdampak bagi masyarakat.
Untuk itu, dia berharap Pemerintah Provinsi Sumut dapat memilih skala prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menurut Anas, birokrasi berdampak yang dimaksudkan Jokowi bukan sekadar tumpukan kertas, melainkan birokrasi lincah dan cepat.
"Jika birokrasi berjalan baik dan tidak rumit, pelayanan yang diberikan juga akan baik," ujarnya.
Ia berkeinginan melakukan kunjungan ke wilayah Provinsi Sumut sebagai upaya memastikan pelayanan publik yang diberikan aparatur sipil negara (ASN) berjalan dengan baik.
Selain meninjau pelayanan publik, mantan Bupati Banyuwangi itu juga ingin memberikan motivasi kepada ASN sebagai pelayan masyarakat untuk dapat bekerja dengan hati.
Sementara itu, Pj. Gubernur Sumut Hassanudin menyampaikan kesiapannya untuk menerapkan reformasi birokrasi berdampak di wilayahnya.
Hassanudin bersama dengan jajaran berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat dengan peningkatan kualitas layanan dan kualitas SDM.
“Hari ini saya sudah mendapatkan arahan dan pencerahan dari Pak Menteri PANRB tentang birokrasi berdampak. Tentunya akan kami tindak lanjuti di jajaran kami, termasuk di pemerintahan kabupaten/kota, tentunya kami harus berupaya untuk menjadi lebih baik," ucap Hassanudin.
Baca juga: Menpan RB sebut PPDS solusi pemenuhan dokter spesialis di 3T
Baca juga: Menpan RB: Seleksi CPNS sekolah kedinasan mulai Mei, CASN Juni
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
