Masyarakat, dalam sistem penanganan bencana ini, terlibat mulai dari mitigasi, pencegahan, hingga penanganan pascabencana
Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) berbagi pengalaman penanganan bencana dengan melakukan studi banding di Negeri Sakura, Jepang.

Kegiatan yang dilakukan dalam kesempatan itu, di antaranya Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono memaparkan sistem penanganan bencana berbasis partisipasi masyarakat di Universitas Wako, Tokyo, Jepang.

Baca juga: Pemprov Sumbar antisipasi lonjakan harga pangan pascabencana

"Dalam penanganan bencana, Pemprov Jatim mengedepankan pelibatan pentahelix, mulai dari pemerintah, media massa, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Kamis malam.

Menurutnya, masyarakat adalah yang paling dekat dengan lokasi bencana dan yang paling mampu memberikan penanganan tercepat.

"Itulah mengapa di Jatim kami mengedepankan penanganan bencana berbasis masyarakat," ujarnya.

Terdapat tiga satuan penanganan bencana di Jatim yang dimotori oleh masyarakat, yaitu Sekretariat Bersama Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB), Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana).

Adhy menjelaskan peran SRPB memfasilitasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dengan sasaran sekolah dan pondok pesantren.

Kemudian FPRB memfasilitasi pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana).

Sedangkan Tagana fokus pada kegiatan tanggap darurat, utamanya dalam kegiatan asesmen dan penyediaan dapur umum untuk masyarakat terdampak bencana.

Baca juga: Legislator RI dirikan dapur umum dan salurkan bantuan bencana di Agam

"Masyarakat, dalam sistem penanganan bencana ini, terlibat mulai dari mitigasi, pencegahan, hingga penanganan pascabencana," ujarnya.

Adhy menandaskan, sebelum melibatkan masyarakat, Pemprov Jatim terlebih dahulu menyiapkan langkah-langkah preventif sebelum bencana, seperti mitigasi cegah bencana, survei lokasi berpotensi bencana, serta pengenalan profesi petugas penanganan bencana.

Untuk kegiatan pra bencana, di antaranya penguatan kapasitas masyarakat, melalui pembentukan Destana, Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dengan sasaran sekolah dan Pondok Pesantren, serta sosialisasi kelompok usia dini melalui Tenda Pendidikan Bencana (Tenpina) dan Mobil Edukasi Penanggulangan Bencana (Mosipena).

"Kita juga punya fase tanggap darurat dengan membentuk Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari wilayah terdampak, evakuasi penyelamatan korban oleh penolong dan penyelamat atau SAR dan personil terlatih, penyiapan pengungsian dan perlengkapannya, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga layanan psikososial atau trauma healing," katanya.

Fase setelahnya, Pemprov Jatim fokus kepada rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar aktivitas keseharian masyarakat segera pulih.

"Intinya penanggulangan bencana adalah urusan kita bersama. Setiap individu harus mengerti dan menanamkan kalau kita jaga alam maka alam akan jaga kita," Pj Gubernur Adhy.

Baca juga: BNPB lanjutkan modifikasi cuaca antisipasi banjir lahar dingin susulan

Pewarta: Willi Irawan/Hanif Nasrullah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024