“Serta didukung oleh 17 petugas lapang untuk memastikan semua petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan regulasi,” ujar SVP Strategi Penjualan dan Pelayanan Pelanggan PT Pupuk Indonesia (Persero) Deni Dwiguna Sulaeman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Per tanggal 16 Mei 2024, kata Deni, stok pupuk bersubsidi secara nasional saat ini tercatat sebesar 2,09 juta ton atau mencapai 210 persen dari ketentuan minimum yang ditetapkan pemerintah.
Stok yang tersedia di wilayah NTB tercatat sebesar 67.759 ton atau mencapai 190 persen dari ketentuan stok minimum.
Sementara dari sisi penyaluran, sampai dengan 16 Mei 2024, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi sebesar 2,09 juta ton atau setara 21,9 persen dari total alokasi subsidi pupuk yang sebesar 9,55 juta ton secara nasional.
Adapun rinciannya untuk pupuk urea sebesar 1,21 juta ton dan NPK sebesar 873.553 ton, NPK Formula Khusus sebesar 5.101 ton.
Sedangkan, untuk wilayah NTB, telah disalurkan sebesar 106.565 ton sampai 16 Mei 2024 yang terdiri dari urea 67.520 ton, NPK sebesar 38.945 ton, dan NPK Formula Khusus sebesar 100 ton.
“Kami berharap petani dapat menebus pupuk bersubsidi dengan mudah menggunakan KTP. Petugas kios akan dengan sigap mendampingi dan mengawal proses penebusan pupuk bersubsidi yang selanjutnya pupuk tersebut dapat dimanfaatkan petani yang berhak sesuai dengan ketentuan,” kata Deni.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa penebusan pupuk bersubsidi bagi petani terdaftar dilakukan melalui aplikasi i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi) yang sudah terimplementasi di sekitar 27.000 kios resmi di seluruh Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB).
“(Aplikasi) i-Pubers menjadi solusi terdepan untuk memastikan ketepatan distribusi pupuk. Inovasi digital ini tidak hanya efisien, tetapi juga membantu kita mengarahkan pupuk subsidi tepat pada sasaran,” kata Deni.
Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menyosialisasikan kebijakan pupuk bersubsidi sesuai Permentan Nomor 1 Tahun 2024 dan Kepmentan Nomor 249 Tahun 2024. Pada aturan ini, pemerintah menetapkan alokasi subsidi pupuk menjadi 9,55 juta ton.
Sementara untuk NTB, Pemerintah menetapkan alokasi sebesar 433.606 ton atau meningkat 214.156 ton dari alokasi sebelumnya yang sebesar 219.450 ton.
“Kebijakan penambahan volume ini perlu disosialisasikan secara luas dan masif sehingga petani yang terdaftar dapat mengetahui dan menerima manfaatnya, selain itu pada pelaksanaan proses distribusi dan penyaluran atas tambahan volume alokasi pupuk bersubsidi ini harus diawasi dengan baik,” kata Deni.
Baca juga: Pusri sebut alokasi pupuk subsidi meningkat dua kali lipat
Baca juga: Petrokimia Gresik sosialisasi alokasi pupuk subsidi di pulau terluar
Baca juga: Mentan ajak semua pihak awasi distribusi pupuk subsidi
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
