"Kalau sudah berhasil menjadi gubernur, maka masyarakat akan melihat sendiri kinerja sesungguhnya mantan Wali Kota Solo tersebut. Jokowi kalau sudah berhasil memperbaiki Jakarta, bikin partai sendiripun akan ada banyak yang ikut," kata Hasan dalam seri diskusi Inilah Demokrasi bertema "Haruskan Jokowi Jadi Presiden RI? Kalau Bukan dia lalu siapa?" di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Jokowi terlalu cepat untuk dikatrol memikirkan masalah Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
"Blusukan adalah mengontrol dengan jangkauan fisik. Kalau dari Sabang sampai Merauke mau mengontrol dengan fisik, akan jadi seperti apa. Contoh tanggul jebol terus Jokowi gotong-gotong karung, tidak mungkin melakukan hal serupa di daerah lain dengan jangkauan fisik. Belum lagi mengurusi 500 lebih daerah otonom," paparnya.
Ia menambahkan, masyarakat jangan hanya sekadar ikut dalam trend dalam menentukan pilihan siapa calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2014 mendatang. Saat ini, baik di masyarakat maupun di media sendiri tengah larut dalam euforia pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi.
"Kita bahkan kadang-kadang menerima suara rakyat suara Tuhan. Kalau suara rakyat suara Tuhan, mungkin Tuhan sudah salah berkali-kali. Masyarakat kadang hanya mengikuti trend. Seharusnya dalam memilih, tidak berdasarkan ikut-ikutan trend," ucapnya.
Lain halnya dengan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti yang mengatakan PDIP tidak punya pilihan dalam pencalonan calon presiden (capres). Pilihannya yakni menjadikan Jokowi sebagai capres pada 2014.
"Jika dipasangkan Megawati-Jokowi tidak akan menang karena harapan dari warga menginginkan Jokowi sebagai capres, bukan cawapres," ujarnya.
Berdasarkan prakiraannya, pada putaran pertama memang Mega-Jokowi menang, tapi tidak mencapai 60 persen yakni sekitar 49 persen. Namun, pada putaran kedua pasangan tersebut akan kalah karena gabungan parpol akan berupaya menjatuhkan pasangan itu.
"Bila PDIP tidak mengajukan Jokowi sebagai capres maka akan melawan kehendak rakyat. Selain itu membuang modal politik yang besar dan menghilangkan modal sosial yang didapat sebelumnya," tukasnya.
(S037/C004)
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
