... bupati bisa mengajukan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Pemerintah Pusat."Bojonegoro (ANTARA News) - Wakil Presiden (Wapres) Boediono memuji kegiatan dialog Jumat yang digelar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, karena dinilainya bisa mencairkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
"Dialog Jumat ini bisa menjadi komunikasi antara pejabat dengan masyarakat sehingga komunikasi menjadi lancar dan cair," kata Wapres kepada ratusan peserta dialog Jumat di Pemkab Bojonegoro.
Bahkan, Wapres mengemukakan, dialog Jumat tersebut bisa menjadi jembatan dalam membangun komunikasi antara pejabat dengan masyarakat yang membawa dampak menghilangkan berbagai kecurigaan.
"Dengan dialog ini kalau Kang Yoto ada yang aneh-aneh, Kang Kusnan bisa langsung bertanya dalam dialog ini," kata Wapres Boediono dalam dialog Jumat itu didampingi Bupati Bojonegoro Suyoto, yang akrab dipanggil Kang Yoto.
Salah seorang peserta dialog Jumat dari Kecamatan Sukosewu, Kusnan, kepada Wapres Boediono mempertanyakan sistem kebijakan pemerintah soal subsidi pupuk yang tidak dilakukan secara menyeluruh.
"Dulu di toko ada pupuk, sehingga kalau ada uang bisa membeli pupuk. Tapi, sekarang ada uang belum tentu bisa dimanfaatkan untuk membeli pupuk," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Wapres menjelaskan, secara nasional subsidi pupuk yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), jumlahnya cukup besar, tetapi masih mampu menjangkau seluruh kebutuhan pupuk.
Padahal, menurut Wapres, kalau subsidi pupuk ditingkatkan akan mengurangi APBN, yang juga dialokasikan untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS), biaya pembangunan, dan berbagai kegiatan lainnya.
"Justru kebijakan pemerintah ke depan secara perlahan-lahan akan mengurangi subsidi pupuk," kata Wapres.
Meski demikian, Wapres Boediono, pemerintah tetap berusaha menjaga agar tidak ada kekurangan pupuk yang terjadi di petani.
"Kalau memang di satu daerah terjadi kekurangan pupuk di suatu daerah, maka bupati bisa mengajukan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Pemerintah Pusat," kata Wapres.
Pada kesempatan itu, Bupati Bojonegoro Suyoto mengungkapkan permasalahan yang banyak disampaikan masyarakat dalam dialog Jumat dua bulan terakhir, yaitu kekurangan pupuk yang dialami petani.
Ia menjelaskan, pihaknya sudah mengeluarkan ketentuan yang akan mengatur pola pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu kendali yang dipegang petani.
"Dalam pelaksanaannya juga ada pengawasnya sehingga kios pupuk yang ditunjuk tidak bisa seenaknya menjual pupuk," ujarnya.
(T.KR-SAS)
Pewarta: Slamet Agus Sudarmojo
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2014
