Jangan sampai Ibu wali kota itu diberi data yang keliru dalam mengambil kebijakan, apa yang diinginkan warga saya sampaikan ke Bu wali,"Surabaya (ANTARA News) - Penutupan lokalisasi Dolly Kota Surabaya yang ditargetkan pada 19 Juni 2014 diperkirakan ditunda untuk sementara waktu menyusul belum adanya kesepakatan antara pemkot dan warga setempat.
Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana, Kamis, mengatakan hasil pertemuan dengan warga di sekitar lokalisasi Dolly pada Rabu (21/5) malam menyebutkan belum ada titik kesepakatan secara tertulis antara pemkot dengan warga.
"Jangan sampai Ibu wali kota itu diberi data yang keliru dalam mengambil kebijakan, apa yang diinginkan warga saya sampaikan ke Bu wali," ujarnya.
Menurut dia, pertemuan tersebut diikuti oleh warga terdampak dari RW VI Kelurahan Putat Jaya, pengelola atau mucikari serta dan PSK. Sebelumnya, mantan wakil ketua DPRD Surabaya ini juga sudah bertemu dengan perwakilan warga dari RW III, X, XI, dan XII.
Wisnu mengatakan secara prinsip warga terdampak menerima penutupan dengan catatan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bisa memenuhi janjinya. Wisnu memastikan, gerakan turun langsung menemui warga sebagai upaya mencari jalan keluar sehingga hasil pertemuan itu akan menjadi referensi bagi Pemkot Surabaya.
Ia mengatakan warga setempat tidak sepenuhnya meyakini janji wali kota Surabaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup pascapenutupan lokalisasi.
Selain itu, lanjut dia, warga mengatakan bila wali kota mampu memenuhi janjinya dalam hitungan hari, maka penutupan yang ditarget pada 19 Juni mendatang bakal terealisasi. Namun bila tidak, maka hampir dipastikan bakal ditunda.
Wisnu menegaskan jadi tidaknya penutupan Dolly bergantung pada kesiapan Pemkot Surabaya memenuhi janji, di antara janji itu akan memberikan jaminan hidup pascapenutupan Dolly. Artinya, warga yang hidup dari geliat Dolly tetap mendapat penghasilan yang sama setiap bulannya.
"Kalau tidak sanggup ya tidak apa-apa, saya yang akan tanggung jawab kalau ditunda, kalau sanggup tinggal teknisnya seperti apa, kalau pemkot belum sanggup memenuhi janji ya bagaimana baiknya," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menyayangkan pernyataan Gubernur Jatim yang mendukung penutupan. Menurutnya, gubernur tidak pernah mengetahui secara detail gejolak yang terjadi.
(A052/I007)
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
