Ketua Rukun Warga 12 Kelurahan Putat Jaya, Ngadiman, menyebut pemerintah kota memaksakan rencana penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak dan menyatakan rencana itu belum disosialisasikan ke warga.
"Dalam setiap kebijakan, mestinya pemkot menggelar sosialiasi terlebih dahulu kepada warga terdampak. Sampai saat ini, Risma (Wali Kota Surabaya) bersama dinas terkait belum pernah datang ke lokalisasi," katanya.
Ketua Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 11 Jarak, Teguh, juga menyatakan warga yang menolak penutupan tidak dilibatkan dalam setiap koordinasi.
"RT atau RW yang setuju dengan penutupan itu adalah suara pribadi. Sedangkan masyarakatnya tidak ada yang mendukung sama sekali. Bahkan ada salah satu ketua RT yang dicopot dari jabatannya oleh warga karena mendukung rencana penutupan," katanya.
Teguh mengaku pernah diajak mengikuti rapat soal rencana penutupan lokalisasi dengan jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah dan saat itu menyatakan tidak menyetujui penutupan lokalisasi.
Sementara perwakilan dari komunitas pemuda independen Anisa minta agar Komisi D DPRD Surabaya menghadirkan secara paksa kepala satuan kerja perangkat daerah terkait penutupan lokalisasi ke gedung dewan.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono mengatakan komisinya sudah berusaha mendatangkan Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Soepomo.
Namun, lanjut dia, Komisi D DPRD tidak dapat menghadirkan Kepala Dinas Sosial secara paksa.
"Kalau dulu kita bisa mendatangkan secara paksa. Tapi kalau sekarang kami tidak bisa. Nanti jika aturannya diubah baru kita bisa melakukannya," kata Baktiono.
Ia menambahkan DPRD akan berusaha maksimal untuk memfasilitasi warga yang terdampak penutupan tempat prostitusi tersebut.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2014
