Jakarta (ANTARA News) - Rencana pemerintah untuk memindahkan ruas tol Porong - Gempol menjauhi semburan lumpur panas dari PT Lapindo Brantas sebaiknya menunggu upaya terakhir. "Saat ini tengah dilaksanakan langkah ketiga untuk membuat sumur bor (relief wheel) setelah sebelumnya mengalami kegagalan," kata anggota Komisi V DPR, Hardi Susilo saat dihubungi, Sabtu. Menurut Hardi , jangan sampai keputusan diambil terburu-buru untuk pindah, namun kemudian semburan lumpur berhenti, sehingga sebaiknya menunggu upaya terakhir dari tim nasional untuk menghentikan lumpur. Dia mencontohkan kebijakan untuk memindahkan masyarakat yang tinggal di empat desa dari delapan desa di dekat semburan lumpur karena berdasarkan survai sudah tidak layak lagi. Sehingga usulan menutup jalan tol usai dipergunakan sebagai arus mudik sebaiknya dikaji kembali secara matang mengingat upaya-upaya penanggulangan Tim Nasional terus dilakukan diantaranya dengan membersihkan tol yang sempat terendam lumpur. Diakui rencana untuk memindahan tol merupakan hal wajar mengingat semburan lumpur terus mengalami kenaikan apabila sebelumnya masih 40.000 meter kubik per hari, kini menjadi 160.000 meter kubik. Menurut dia , dengan upaya terakhir setidaknya dapat diketahui penyebab semburan apakah karena kesalahan teknis dalam melakukan pengeboran ataukah merupakan gejala vulkanik. Kemudian mengenai kompensasi yang harus dibayar Lapindo, Hardi mengatakan, perlu dibentuk tim independen yang mampu menhitung secara akurat besarnya ganti rugi. Diakuinya, Tim Nasional tentunya sudah mengeluarkan sejumlah biaya atas upaya yang telah dilakukan. Namu biaya itu tidak dapat diputus mereka sendiri tetapi sebaiknya diserahkan institusi yang lebih independen. Namun dia juga meminta perhatian kepada Tim Nasional untuk bersikap lebih rasional apabila awal November hujan deras sebaiknya jika memang kondisinya mengkhawatirkan sebaiknya ditutup untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006