Berbagai tawaran dari Jokowi-JK tidak akan diindahkan oleh anggota KMP karena untuk kematangan dan pendewasaan demokrasi.
"Saya sangat yakin tidak akan ada yang pindah atau tergiur dengan tawaran untuk pindah dan bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK. KMP akan solid untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Ini pembelajaran dan pendewasaan demokrasi, bahwa ketika kita memilih, maka kita harus konsisten dengan pilihan kita," ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.
Untuk Golkar sendiri, katanya, yang selama ini kerap dianggap pragmatis dan tidak bisa berbuat apapun jika berada di luar pemerintahan saja, saat ini berani untuk berada di luar pemerintahan.
"Ini kali pertama buat Golkar untuk berada di luar pemerintahan. Buat kami tidak masalah, toh mengabdi untuk negara tidak harus berada dalam pemerintahan. Jika Golkar saja berani mengapa yang lain tidak?," tambahnya.
Dia melihat saat ini ada banyak upaya dari Jokowi-JK untuk menarik beberapa anggota KMP. Tapi demi melihat sejarah dan fakta, upaya itu menurutnya akan sia-sia. Sebagai contoh, Partai Demokrat yang tidak mungkin bisa bergabung dalam satu koalisi dengan PDIP karena sikap PDIP selama ini yang juga selalu mengambil posisi oposisi selama pemerintahan SBY.
"Tentunya akan sangat memalukan buat PD jika mengambil tawaran dari PDIP," tegasnya.
Dirinya juga melihat PAN akan konsisten berada dalam KMP karena posisi Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa yang menjadi cawapres pada pilpres lalu. Kalau PAN pindah, tidak mungkin. Ketua Umumnya saja kan jadi cawapres, masa begitu kalah langsung pindah, padahal Hatta sampai detik ini masih menjadi ketua umum," katanya.
Sementara untuk PPP, Bambang melihat bahwa perbedaan ideologi PDIP dan PPP lah yang akan menjadi penghambat. Sementara untuk PKS dan Parti Gerindra, sudah jelas.(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
