Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Partai Golkar di DPR RI akan melakukan kajian terlebih dulu sebelum mengambil sikap terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada yang didalamnya memastikan pilkada tetap langsung,

"Fraksi sedang lakukan kajian soal itu, dan kita akan sampaikan kajian awal Januari pada teman-teman fraksi. Bagaimana sikap fraksi Partai Golkar nanti tergantung dari kajian itu dan akan kami laporkan pada ketum," kata Ketua Fraksi Partai Golkar, Ade Komaruddin di Jakarta, Minggu.

Menurutnya yang berkembang dalam Munas di Bali beberapa waktu lalu merupakan aspirasi dari kader. "Meski begitu, untuk menentukan pilihan pihaknya tetap harus lewat kajian dan disetujui oleh ketua umum," katanya.

Ade sendiri tidak mau berandai-andai apakah nantinya hasil kajian bisa berbeda dari keputusan Munas dan menjadi sikap resmi fraksi.

"Dalam politik itu semuanya diperhitungkan. Semua keinginan belum tentu nyampe semuanya. Itu keinginan munas. Pertanyaanya nyampe atau tidak," kata dia.

Salah satu rekomendasi dari Munas IX Golkar Bali adalah menolak Perppu Pilkada Langsung. Rekomendasi itu dihasilkan karena keinginan DPD I dan II yang disampaikan dalam Munas yang digelar 30 November-4 Desember lalu.

Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014